Kelompok lobi kripto berencana meminta pemerintah Jepang untuk melonggarkan aturan pajak perusahaan yang dianggap menghambat pertumbuhan industri kripto di Negeri Sakura.
Dua entitas yaitu Asosiasi Bisnis Cryptoasset Jepang (JCBA) serta Asosiasi Pertukaran Aset Virtual dan Kripto Jepang (JVCEA) sedang bersiap untuk mengajukan proposal ke Badan Layanan Keuangan (Financial Services Agency / FSA) Jepang. Langkah ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang lebih baik bagi industri kripto domestik dengan melonggarkan aturan pajak.
Tuntutan ini termanifestasi dalam permintaaan untuk membuat aturan yang lebih ringan bagi perusahaan-perusahaan dalam menerbitkan dan menyimpan token kripto.
Pajak yang Tinggi bagi Perusahaan Kripto di Jepang
Menurut memo internal yang dilihat dan dilaporkan Bloomberg pada hari Rabu (27/7), kelompok tersebut akan meminta pemerintah Jepang berhenti mengenakan pajak atas keuntungan yang belum direalisasikan (taxing paper) pada kepemilikan kripto jika para perusahaan memilikinya untuk tujuan selain perdagangan jangka pendek (short-term trades).
Saat ini, keuntungan dari kepemilikan kripto, termasuk keuntungan yang belum direalisasi, dikenakan pajak perusahaan sekitar 30%. Hal ini dinilai dapat membuat perusahaan-perusahaan mengeluarkan ongkos yang mahal untuk memiliki token digital setelah dikeluarkan, yang membuat tingginya standar untuk meluncurkan sebuah proyek kripto.
Retribusi juga berlaku untuk apa yang disebut sebagai governance token, yang memungkinkan para pemegang token ini untuk berpartisipasi dalam keputusan bisnis dengan menawarkan hak suara.
Seorang juru bicara JCBA mengatakan kedua organisasi asosiasi ini berencana untuk mengajukan proposal ke badan FSA pada awal Minggu ini. Di sisi lain, FSA telah membahas perlunya perubahan pajak perusahaan dengan industri kripto, jelas seorang pejabat yang menolak disebutkan identitasnya.
Adapun regulator Jepang belum menentukan apakah akan memasukkan proposal ini dalam saran revisi tahunan yang akan diajukan pada Agustus mendatang ke otoritas pajak, meskipun tidak mengesampingkannya.
Ujian bagi Pemerintah Jepang
Seruan dari industri kripto akan menjadi ujian untuk seberapa berkomitmen pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida dalam mengembangkan apa yang disebut bisnis web3 Jepang sebagai bagian dari inisiatif yang diumumkan pada akhir Mei lalu.
Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, meluncurkan sebuah doktrin yang disebut sebagai grand design untuk bentuk New Form of Capitalism. Dia menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan Jepang untuk mencapai bentuk kapitalisme baru.
Hal itu di antaranya termasuk menghilangkan hambatan distribusi, mengatasi kekurangan investasi di sektor nilai tambah baru, meningkatkan mobilitas tenaga kerja ke sektor-sektor baru, mempromosikan keragaman, dan memelihara apa yang dia sebut ‘metabolisme ekonomi yang sehat’.
Untuk mencapai hal-hal ini akan membutuhkan investasi, khususnya dalam 4 bidang utama yaitu manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, startup, serta inisiatif hijau dan digital.
Hal ini termasuk mengembangkan lingkungan untuk promosi web3, seperti blockchain, non-fungible token (NFT), dan metaverse, serta mencapai masyarakat yang memfasilitasi lahirnya layanan baru.
Desakan Kebijakan Kripto yang Lebih Baik
Namun, yang masih terjadi saat ini, pajak yang tinggi dan sangat memberatkan bagi banyak startup yang kekurangan uang, telah membuat beberapa perusahaan Jepang pindah ke negara-negara seperti Singapura.
Sota Watanabe selaku kepala eksekutif pengembang infrastruktur web3 yaitu Stake Technologies mengatakan Jepang adalah tempat yang mustahil untuk melakukan bisnis. Dia memindahkan perusahaannya ke Singapura sebagian karena pajak yang lebih tinggi di Jepang.
“Pertempuran global untuk hegemoni web3 sedang berlangsung, tetapi, Jepang bahkan belum berada di garis start,” jelas Sota Watanabe.
Kelompok lobi juga berencana untuk meminta pihak berwenang menetapkan pajak penghasilan 20% yang secara seragam atas pendapatan investor individu dari kripto, alih-alih dikenakan tarif yang dapat mencapai setinggi 55%.
Adapun beberapa politisi Jepang juga telah meningkatkan tekanan mengenai kebutuhan akan teknologi digital ini untuk mendorong pertumbuhan di negara Asia.
Masaaki Taira, seorang pendukung kripto yang blak-blakkan dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, telah mendorong ke sesama anggota parlemen dan kementerian keuangan untuk melakukan perubahan guna membendung arus keluar digital.
Diskusi pajak tahunan Jepang biasanya dimulai pada musim panas setelah badan perwakilan industri mengajukan proposal ke kantor pemerintah yang bertanggung jawab. Panel pajak Partai Demokrat Liberal membuat keputusan menjelang akhir tahun.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
