Lihat lebih banyak

Perkuat Kedaulatan Moneter, IMF Rekomendasikan agar Kripto Tak Jadi Legal Tender

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Dalam makalah terbarunya mengenai kebijakan aset digital, IMF menganjurkan agar negara tidak menjadikan aset kripto sebagai mata uang resmi.
  • Hal itu perlu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas moneter suatu negara.
  • Meskipun begitu, IMF sepenuhnya percaya bahwa penerapan larangan ketat terhadap industri kripto bukanlah pilihan terbaik, karena sektor publik tetap bisa mendapatkan manfaat dari teknologi yang menjadi dasar dari kripto, yakni blockchain.
  • promo

Dalam makalah terkait Elemen Kebijakan Efektif untuk Aset Kripto, Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan 9 rekomendasi untuk merespon sikap terhadap aset digital. Salah satu anjuran yang diberikan adalah mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang resmi atau legal tender.

Melalui makalah tersebut IMF menyebutkan agar negara tidak menjadikan aset kripto sebagai mata yang resmi. Hal itu perlu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas moneter suatu negara.

Menurut pandangan IMF, aset kripto menimbulkan risiko besar bagi integritas keuangan dan pasar. Selain itu, pihak IMF menjelaskan bahwa perlindungan konsumen serta stabilitas keuangan juga menjadi lebih rentan terganggu dengan hadirnya kripto sebagai alat pembayaran sah.

Dewan Eksekutif IMF mengungkapkan bahwa upaya untuk menerapkan kebijakan yang efektif untuk aset kripto sudah menjadi prioritas kebijakan utama pihak berwenang. Apalagi pasca kejadian gagalnya beberapa crypto exchange dan aktor lain yang turut terseret dalam pusarannya, membuat regulator merasa tidak lagi bisa berdiam diri dan berpangku tangan melihat perkembangan aset kripto yang terus terjadi.

“Adopsi aset kripto secara luas juga bisa memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem moneter internasional dalam jangka panjang. Selain itu, risiko fiskal yang ditimbulkan oleh aset kripto termasuk didalamnya kewajiban kontijensi pada pemerintah harus diungkapkan seoenuhnya sebagai bagian dari pernyataan risiko fiskal negara. Tidak hanya itu penerapan rezim pajak (kripto) juga harus diklarifikasi,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Terlebih lagi, IMF berpendapat selama ini potensi manfaat aset kripto masih belum terwujud, namun risiko besarnya sudah lebih dulu muncul.

Ini bukanlah kali pertama IMF menyerukan larangan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. El Salvador, sebagai negara pertama di dunia yang menjadikan aset kripto Bitcoin (BTC) sebagai legal tender, sudah kerap menerima peringatan agar menarik mundur kebijakannya.

IMF Meyakini bahwa Larangan Ketat Bukan Pilihan Terbaik

Meskipun begitu, IMF sepenuhnya percaya bahwa penerapan larangan ketat terhadap industri kripto bukanlah pilihan terbaik. Pembatasan yang sesuai dengan tujuan kebijakan dalam negeri suatu negara disebut sebagai jawaban dari bagaimana sikap negara dalam menghadapi kripto. Untuk itu, setiap aturan yang muncul harus tetap disandarkan pada prinsip kehati-hatian agar tidak menghambat inovasi. Bagaimanapun, sektor publik tetap bisa mendapatkan manfaat dari teknologi yang menjadi dasar dari kripto, yakni blockchain.

Dewan Eksekutif IMF juga memaparkan beberapa rekomendasi lain yang dapat membantu anggota di dalamnya mengembangkan kebijakan secara terkoordinasi. Rekomendasi-rekomendasi tersebut, di antaranya adalah:

  • Adanya kepastian hukum atas aset kripto dan risiko hukumnya
  • Negara harus mampu mencegah volatilitas arus modal berlebih dengan hadirnya kripto
  • Mengembangkan aturan kehati-hatian dan pengawasan untuk semua pasar kripto
  • Melakukan analisis atas risiko fiskal dan penerapan perlakuan pajak atas aset kripto
  • Memantau dampak aset kripto terhadap stabilitas sistem moneter internasional.

Regulator Dinilai Lemah

Ilustrasi regulasi kripto | BeInCrypto

Hal lain yang turut menjadi fokus IMF adalah kerja sama global dalam rangka pengembangan infrastruktur digital untuk keuangan lintas batas. Selain itu, ketetapan akan aturan kolaboratif secara global guna meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan pun ikut menjadi bagian fokus IMF.

“Banyak negara menghadapi tantangan dalam implementasi aturan yang disebabkan oleh lembaga regulasi yang lemah. Untuk itu prinsip yang terkait dengan aktivitas, risiko dan juga aturan yang sama harus dikedepankan,” tambah IMF.

Harus diakui, bahwa keseragaman cara pandang terhadap kripto memang belum sepenuhnya ada. Masing-masing negara menjalankan kebijakannya secara masing-masing tanpa ada panduan yang jelas. Oleh karena itulah, Financial Stability Board (FSB) tengah mengebut pembuatan pedoman yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam penerapan kebijakan terkait kripto di tiap negara.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Juni 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori