Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku dalam waktu dekat akan memperketat aturan terkait industri kripto di Indonesia. Salah satunya dengan memperbanyak kontrol lokal.
Pemerintah Indonesia mulai berpikir serius terhadap dampak yang mungkin terjadi dalam kondisi pasar yang tidak menentu. Salah satu pemicu itu karena sempat terjadi penarikan dana yang macet pada bursa kripto Zipmex.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan merilis aturan terbaru terkait kripto untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Aturan itu termasuk dengan mewajibkan dua per tiga (2/3) dari posisi dewan direksi dan komisaris crypto exchange di Indonesia harus berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).
“Selain itu, mereka juga harus berdomisili di Indonesia. Tujuannya adalah agar ekosistem kripto di Indonesia bisa dibangun secara kredibel, tidak sembarangan perusahaan bisa mendapatkan izin,” jelas Jerry Sambuaga.
Jerry Sambuaga tidak menjelaskan lebih rinci terkait detail kapan peluncuran aturan itu dan bagaimana perkembangannya saat ini. Namun, yang jelas, dia berharap dengan adanya aturan tersebut ekosistem kripto di Indonesia bisa dibangun dengan lebih aman.
Seperti yang diketahui, kondisi pasar yang tidak menentu membuat Zipmex yang juga beroperasi di Thailand, Singapura, dan Australia, menghentikan fitur penarikan dana mereka pada Juli lalu. Berselang pada 16 September kemarin, setelah fase The Merge selesai, mereka melakukan pembaruan sistem dan mulai membuka fitur penarikan untuk 52 aset digital.
Adapun aset-aset digital yang dimaksud adalah 1INCH, AAVE, ADA, AFIN, ALPHA, AVAX, AXS, BAL, BAND, BAT, BCH, BNB, BNT, C8P, CHZ, COMP, CRV, CTSI, CWT, ENJ, ETH, FTT, GALA, GOGO, EMAS, GRT, HOT, KNC, LINK, MANA, MATIC, MKR, OMG, SAND, SLP, SNX, SOL, SPS, SUSHI, SWAP, SXP, TIME, TOK, UNI, USDC, USDT, WBTC, XRP, YFI, YLDY, ZMT, dan ZRX.
Meski begitu, Zipmex masih tetap menonaktifkan fitur perdagangan dan deposit. Zipmex sendiri mengakui bahwa penghentian penarikan tersebut, karena kondisi pasar yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh mereka.
Adanya Unsur Lokal Mengurangi Risiko
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan kuatnya unsur lokal dalam dewan direksi dan komisaris dapat mencegah kaburnya manajemen puncak saat krisis menimpa perusahaan mereka.
Pemerintah Indonesia memang tengah berupaya untuk membangun dan menjaga industri kripto agar lebih sehat. Selain aturan terkait komposisi manajemen perusahaan kripto, Bappebti diketahui telah menerbitkan 383 daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di crypto exchange Indonesia melalu Perba Nomor 11 Tahun 2022.
Hal itu ternyata mendapatkan sambutan yang beragam. Pasalnya, hal ini membuat proyek kripto lokal yang sebelumnya terdaftar kemudian terdepak dalam daftar terbaru yang dirilis Bapebbti.
Menyikapi hal ini, Didid Noordiatmoko menjelaskan bahwa proyek kripto lokal yang dikeluarkan dari positive list Bappebti dapat mengajukan kembali setelah melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Adapun syarat yang perlu dipertimbangkan oleh mereka mengacu pada Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 tentang Pedoman untuk Penyelenggaraan Pasar Fisik Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Syarat yang ditentukan termasuk token tersebut harus menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology / DLT). Selain itu, proyek kripto itu sudah memiliki hasil penilaian dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP) yang ditentukan oleh Bappebti.
Perlu Ada Tim Penilai Aset Kripto di Indonesia
Ketua Umum Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Asih Karnengsih, menjelaskan bahwa untuk memastikan suatu token atau koin kripto yang akan diperdagangkan mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam proses penilaian, ada baiknya dibentuk Tim Penilai Aset Kripto. Dengan adanya keterlibatan dari tim profesional dan ABI yang nirlaba, diharapkan dapat membuat proses penilaian menjadi lebih transparan dan objektif.
Bappebti mengaku bahwa pihaknya tengah menyusun Surat Keputusan Kepala Bappebti terkait Tim Penilai Aset Kripto.
“Nantinya, tim tersebut akan terdiri dari unsur Bappebti, asosiasi, dan juga perwakilan pelaku usaha yang terdaftar di Bappebti,” ungkap Aldison, selaku Kepala Biro Perundang-Undangan & Penegakan Bappeti.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
