Lihat lebih banyak

Presiden Joe Biden Tidak Akan Setujui Kesepakatan Utang yang Lindungi Trader Kripto

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Presiden Joe Biden menyatakan tidak akan menandatangani kesepakatan anggaran yang "bersahabat" bagi trader kripto.
  • Sebelumnya, Biden telah mengisyaratkan bahwa dia bersedia melakukan pemotongan pengeluaran tertentu seperti yang didorong oleh Partai Republik untuk sejumlah program domestik di AS.
  • Bila tanpa ada kesepakatan anggaran yang baru antara pemerintah dan parlemen AS, dapat membuat Negeri Paman Sam kehabisan uang tunai segera setelah 1 Juni mendatang.
  • promo

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan bahwa dia ingin mencapai kesepakatan dengan anggota parlemen di negaranya. Hal itu akan menghindari pemerintahnya gagal membayar kewajiban utangnya. Namun, Joe Biden juga mengatakan bahwa hal tersebut tidak berarti bahwa dia bersedia menandatangani perjanjian yang “bersahabat” bagi trader kripto.

“Saya tidak akan menyetujui kesepakatan yang melindungi penipu pajak kaya dan trader kripto sambil membahayakan bantuan makanan [untuk orang AS],” kata Joe Biden di hari terakhir pertemuan G7 di Jepang pada hari Minggu (21/5).

Ini bukan pertama kalinya Biden memberikan pernyataan bernuansa seperti demikian terkait industri kripto. Dalam beberapa minggu terakhir, Joe Biden memilih untuk “menyerang” investor kripto di tengah krisis anggaran yang membayangi Negeri Paman Sam. Kurang dari 2 minggu yang lalu, presiden AS itu mengatakan tentang celah pajak penutupan untuk investor kripto yang kaya.

Upaya Mencegah Amerika Serikat Default

Sebagai informasi, bila tanpa ada kesepakatan anggaran yang baru antara pemerintah dan parlemen Amerika Serikat, termasuk menaikkan plafon, hal tersebut dapat membuat Negeri Paman Sam kehabisan uang tunai segera setelah 1 Juni mendatang.

Dengan adanya pernyataan terbaru dari Joe Biden, hal ini berarti bahwa frasa ‘kripto’ jelas ada di benak sang presiden AS ketika dia mencari kesepakatan bipartisan antara Partai Demokrat di pihaknya dan Partai Republik.

Kesepakatan di antara keduanya diharapkan akan mampu menghindari default atau gagal bayar AS atas utang mereka. Sebab, bila tidak ada kesepakatan untuk ‘menaikkan batas plafon utang atau debt ceiling‘, hal itu berpotensi menimbulkan bencana ekonomi.

Joe Biden sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa dia bersedia melakukan pemotongan pengeluaran tertentu seperti yang didorong oleh Partai Republik untuk sejumlah program domestik di AS.

Namun, Presiden AS itu mengecam Partai Republik karena menolak mengizinkan ‘peningkatan pendapatan pajak’ untuk mengurangi defisit anggaran AS di masa depan.

Peningkatan Pendapatan Pajak Menyasar Industri Kripto

Anggaran tahun 2024 yang diusulkan Joe Biden untuk tahun depan termasuk menyarankan perubahan kebijakan pajak terkait dengan wash sales aset digital. Hal itu akan ‘menghilangkan pengurangan pajak’ atas kerugian yang timbul dari penjualan dan dengan cepat membeli kembali investasi aset kripto yang sama atau serupa.

Pihak Joe Biden memperkirakan bahwa perubahan ini akan meningkatkan pendapatan negara sekitar US$31,6 miliar selama jendela anggaran 10 tahun standar.

Selain itu, anggaran yang diusulkan Joe Biden juga menetapkan pajak cukai 30% untuk listrik yang digunakan dalam operasi crypto mining.

Pengenaan pajak terkait hal ini rencananya akan dilakukan secara bertahap selama 3 tahun ke depan. Tarif 10% berlangsung pada tahun pertama yang diperkirakan dimulai setelah 31 Desember 2023. Tarif 20% pada tahun kedua, dan tarif 30% setelahnya.

Ini berarti, setiap perusahaan yang menggunakan sumber daya komputasi, baik yang dimiliki sendiri atau disewa dari pihak lain untuk melakukan crypto mining, akan dikenakan pajak 30%.

Adapun perusahaan yang terlibat dalam crypto mining akan diminta untuk melaporkan jumlah dan jenis listrik yang mereka gunakan, serta nilai dari listrik itu jika dibeli secara eksternal.

Di sisi lain, perusahaan yang menyewakan kapasitas komputasi diharuskan untuk melaporkan nilai intrinsik yang digunakan oleh perusahaan penyewa yang terkait dengan kapasitas yang disewakan. Dari hal itu akan berfungsi sebagai basis pajak.

Melalui langkah itu, pemerintah AS bermaksud untuk mengurangi aktivitas crypto mining.“Pajak cukai atas penggunaan listrik oleh crypto miner dapat mengurangi aktivitas crypto mining bersama dengan dampak lingkungan yang terkait dan bahaya lainnya,” bunyi proposal tersebut.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Maret 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

userpic_14-1.jpg
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai adalah seorang jurnalis yang meliput sektor startup, khususnya di Asia Tenggara, dan penggila open source intelligence (OSINT). Dia bersemangat mengikuti berbagai cerita tentang perang, tetapi percaya bahwa medan pertempuran saat ini adalah di dunia kripto.
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori