Pada hari Kamis kemarin, terungkap bahwa pemerintah Rusia dan Kementerian Keuangan di negaranya sedang mengerjakan draf undang-undang yang akan melegalkan penggunaan aset kripto, sebagaimana dilaporkan oleh portal berita lokal Kommersant.
Draf undang-undang tersebut akan menyediakan kerangka regulasi yang ketat, bahkan menjabarkan ketentuan mining kripto secara detail untuk pertama kalinya.
Perlu dicatat bila pembahasan terkait aturan telah menjadi sesuatu yang dikedepankan dalam interaksi Rusia dengan industri kripto. Sementara bank sentral Rusia lebih cenderung mempertahankan sikap anti-kripto, Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah lainnya justru mendesak pemerintah untuk mengatur industri tersebut.
- Baca juga: Wakil Menteri Energi Rusia Ingin Perjelas Regulasi Terkait Penambangan Kripto di Negaranya
Kripto Belum Jadi “Unit Keuangan Federasi Rusia”
Draf dokumen bertajuk “On Digital Currency” itu akhirnya dapat menyediakan kerangka hukum yang amat diperlukan oleh para pelaku industri kripto di negara Beruang Putih. Menurut laporan tersebut, RUU ini berusaha membuat kripto sebagai unit pembayaran dan aset investasi yang diakui.
Namun, aset kripto belum digolongkan sebagai “unit keuangan Federasi Rusia”.
RUU tersebut juga berusaha memisahkan antar aset kripto, sebab tertulis pernyataan jika aset-aset kripto yang tidak memiliki “orang yang berkewajiban” akan dikatakan legal di Rusia. Hal ini berarti aset seperti Bitcoin dan Ethereum bisa jadi legal di negara itu, sedangkan aset seperti stablecoin mungkin saja dicap ilegal.
Persyaratan registrasi untuk operator exchange dan platform trading digital tertuang pula dalam RUU ini. Sebagian besar pembatasannya membahas dari segi besaran nilai suatu entitas, agar bisa mendapatkan persetujuan.
Selain itu, ada juga persyaratan untuk perusahaan dalam hal pengajuan regulasi dan pengumuman. Sama seperti aturan standar yang berlaku pada institusi keuangan tradisional, perusahaan kripto asing pun perlu mendirikan basisnya di Rusia, sebelum bisa beroperasi.
Apakah Ini Berkat Sanksi dari Negara Barat?
Proposal regulasi ini muncul karena Rusia terus mengalami sanksi ekonomi yang semakin parah. Seperti kita ketahui, Rusia mendapatkan sanksi ekonomi dari negara-negara Barat, akibat tindakan invasinya atas Ukraina di bulan Februari lalu.
Walau bank sentral Rusia telah menyatakan bila mereka tidak akan menggunakan kripto untuk menghindari sanksi, kerangka regulasi tetap dapat memberikan manfaat bagi negara ini dalam jangka panjang. Belum lama, bank sentral Rusia telah memberikan lampu hijau kepada bank terbesar Rusia, Sberbank, untuk menerbitkan aset digital.
Di samping adanya penolakan dari crypto exchange top yang menyediakan layanannya di Rusia untuk meninggalkan negara tersebut, kejelasan dari regulasi baru ini pun bisa membantu perkembangan industri kripto secara signifikan, sehingga membantu mereka untuk mengurangi dampak dari sanksi.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
