Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat (AS), Gary Gensler, diancam dengan somasi jika regulator itu tidak memberikan ‘detail informasi’ terkait dengan dakwaan yang mereka ajukan terhadap Sam Bankman-Fried (SBF), pendiri dan mantan CEO crypto exchange FTX.
Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Patrick McHenry, dan Ketua Subkomite Pengawasan dan Investigasi, Bill Huizenga, menginginkan memo karyawan SEC yang merekomendasikan gugatan untuk SBF, serta informasi lain terkait dengan tuduhan yang diajukan oleh SEC terhadap mantan CEO FTX itu.
Kedua pihak DPR itu, yang merupakan perwakilan dari Partai Republik, pertama kali mengirim penyelidikan pada 10 Februari lalu untuk meminta rincian lebih lanjut tentang gugatan perdata SEC terhadap SBF. Permintaan perincian informasi dinilai telah dihalangi sejak saat itu.
Jika SEC tidak memberikan informasi sebelum kehadiran Gary Gensler yang dijadwalkan di hadapan komite DPR itu pada minggu depan, mereka mengatakan akan mempertimbangkan ‘proses wajib’ untuk mengamankannya, yang kemungkinan melalui panggilan pengadilan ke pihak SEC.
Alasan DPR Amerika Serikat Minta Informasi ke SEC
Penyelidikan ini berkaitan dengan waktu penangkapan SBF, yang terjadi pada malam sebelum dia setuju untuk bersaksi di hadapan komite DPR bersama CEO FTX yang baru, John J. Ray III, pada Desember 2022.
Baik perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai Republik di Komite Jasa Keuangan DPR AS menyuarakan rasa frustrasi mereka pada saat kehilangan kesempatan untuk menginterogasi SBF. Padahal, sudah ada negosiasi agar SBF bisa tampil di hadapan komite DPR itu.
“Mengabaikan tenggat waktu, SEC secara aktif menghalangi pihak Komite DPR AS untuk mendiskusikan permintaan tersebut. Pembicaraan dengan tingkat staf berikutnya belum menghasilkan dokumen yang diminta,” bunyi surat Komite Jasa Keuangan DPR AS ke pihak SEC.
Dinilai Gagal Berikan Informasi yang Diminta
Perwakilan Partai Republik di komite DPR yang melayangkan peringatan ke SEC mengklaim Ketua SEC dan karyawannya telah gagal memberikan informasi yang diminta.
Informasi itu mencakup semua komunikasi di Divisi Penegakan SEC terkait dengan SBF sejak keruntuhan FTX pada November 2022 hingga dakwaan terhadap mantan CEO FTX itu.
Selain itu, informasi yang dimaksud termasuk catatan terkait dengan komunikasi antara pihak SEC dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) terkait dengan koordinasi mereka atas tuntutan perdata dan pidana yang diajukan terhadap SBF.
Sebagai pengingat, SBF setidaknya telah menghadapi 13 tuntutan pidana dari jaksa AS hingga saat ini.
Pada 13 Februari lalu, hakim mengatakan kasus antara SEC dan SBF akan ditunda sampai tuduhan terkait yang diajukan oleh DOJ ditangani.
Jeda ini dinilai akan menghemat waktu dan sumber daya, karena kasus DOJ melawan SBF kemungkinan besar akan memengaruhi kasus perdata yang tumpang tindih.
Tidak hanya itu, kasus perdata lain yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) terhadap SBF juga ditunda sampai setelah persidangan pidana.
Surat terbaru dari komite DPR AS dikirim ke SEC pada hari Kamis (13/4), membahas tentang tidak adanya perincian yang mereka inginkan.
Kini, pihak DPR AS menetapkan tenggat waktu baru bagi SEC untuk memberikan informasi yang diminta pada hari Senin (17/4) mendatang. Hal itu tepat sebelum Gary Gensler akan bersaksi di depan Komite Jasa Keuangan DPR AS.
“Kegagalan untuk memberikan informasi yang diminta dapat mengakibatkan kami mempertimbangkan untuk menggunakan proses wajib, jika perlu, untuk mendapatkan informasi yang diminta,” kata Patrick McHenry dan Bill Huizenga sebagai perwakilan dari Komite Jasa Keuangan DPR AS.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
