Pemerintah Korea Selatan berencana membangun sistem manajemen aset yang berfokus pada kripto untuk mencegah penggelapan pajak.
Berdasarkan laporan media lokal pada hari Senin (11/3), Layanan Pajak Nasional Korea Selatan telah memilih GTIC sebagai perusahaan utama yang membangun sistem ini sebagai bagian dari konsultasi awal.
Sistem yang akan diperkenalkan pada tahun 2025 ini diharapkan dapat memfasilitasi analisis dan pengelolaan informasi yang dikumpulkan dari sejumlah platform perdagangan kripto yang diperlukan untuk mengarsipkan rincian transaksi kripto para pengguna.
Salah satu tujuan sistem ini adalah untuk mendeteksi transaksi ilegal seperti pencucian uang hingga penghindaran pajak luar negeri. Secara tidak langsung, teknologi yang digunakan pemerintah Korea Selatan ini ingin menghilangkan anonimitas di dunia kripto.
Setelah diundur dari jadwal awal pada 1 Januari 2023, pajak keuntungan kripto di Korea Selatan dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2025.
Pada September 2023, Layanan Pajak Nasional Korea Selatan mengaku berniat memberikan insentif bagi para pihak yang melakukan pelaporan aset kripto mereka.
Mereka yang melakukannya akan mendapatkan pengurangan denda pajak hingga 90%. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat basis data wajib pajak.
Data dari pemerintah Korea Selatan menyebut ada sekitar Rp1.504 triliun aset kripto milik warga negaranya yang terparkir di luar negeri.
Korea Selatan Ingin ‘Lenyapkan’ Anonimitas Kripto?
Menariknya pada bulan Januari tahun ini, regulator Korea Selatan berniat mengatur aktivitas crypto mixer di wilayahnya.
Pihak berwenang tengah mempersiapkan aturan terkait bisnis crypto mixer yang selama ini kerap dijadikan wadah bagi pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejaknya.
Mundur pada Desember 2023, Korea Selatan akan meminta para pejabat tinggi publik di negara itu untuk mengungkapkan kepemilikan aset kripto mereka.
Kementrian Manajemen Personalia Korea Selatan mengumumkan bahwa rincian properti termasuk aset kripto dari sekitar 5.800 pejabat publik akan diungkapkan pada sistem Inisiatif Etika dan Tranparansi Publik. Sistem itu adalah portal yang dirancang untuk mengelola registrasi dan meninjau pengungkapan properti milik para pejabat publik.
Kementerian itu mencatat bahwa 5 crypto exchange domestik utama, yaitu Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax, berencana mengembangkan sistem informasi terpisah pada bulan Juni tahun depan. Hal itu diharapkan dapat digunakan untuk pendaftaran properti.
Bagaimana pendapat Anda tentang niatan pemerintah Korea Selatan untuk membangun sistem manajemen kripto yang bisa perangi penggelapan pajak? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
