Luno dan Quidax, dua perusahaan rintisan berbasis kripto, dikabarkan tengah mengajukan lisensi ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Nigeria untuk memulai bisnis kripto di sana.
Menurut sebuah laporan, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan satu bulan setelah CBN melonggarkan pembatasan, dorongan dari startup kripto untuk mengambil momentum banyak dilakukan.
“Quidax dan Luno, yang merupakan dua crypto exchange populer di Nigeria, sudah mulai berbicara pada SEC sejak Oktober tahun lalu,” jelas sumber.
Aksi itu dilakukan setelah Bank Sentral Nigeria (CBN) mencabut aturan yang melarang entitas keuangan untuk bertransaksi dengan perusahaan kripto. Pencabutan aturan ini sekaligus membuat lembaga keuangan diperbolehkan untuk membuka akun kripto. Meski begitu, mereka tetap tidak diizinkan untuk memiliki atau melakukan perdagangan aset virtual atas nama mereka sendiri.
Kuat dugaan, hal itu akhirnya dianggap sebagai sebuah peluang untuk melakukan integrasi antara lembaga keuangan tradisional dan virtual.
Walau masing-masing entitas menolak untuk memberikan komentar terkait pernyataan ini, namun inisiatif datang dari entitas kripto lainnya, yaitu Yellow Card. Laporan mengungkapkan bahwa entitas kripto asal Afrika itu sedang menjalin diskusi dengan regulator setempat untuk mendapatkan pemahaman terkait langkah yang akan dilakukannya.
“Kami belum melakukan tindakan publik apapun, namun sedang dalam proses,” jelas sumber lainnya.
Yellow Card sendiri belum lama ini baru saja menjalin kerja sama dengan Coinbase untuk mendongkrak penetrasi stablecoin USD Coin (USDC) di wilayah Afrika.
Bank Sentral Nigeria Rilis Pedoman Kripto Baru
Sebagai ganti usai mencabut aturan pembatasan aktivitas bank dengan industri kripto, Bank Sentral Nigeria merilis pedoman yang mewajibkan bank untuk bisa mendapatkan nomor verifikasi bank (BVN) dari seluruh direktur maupun pemilik bisnis kripto yang menggunakan layanannya. Pedoman baru tersebut juga mengharuskan entitas aset digital untuk mendapatkan lisensi dari SEC sebelum beroperasi secara legal di yurisdiksinya.
Menyambut hal itu, seorang pegiat kripto yang tidak ingin disebutkan namanya menyambut dengan positif. Pasalnya, hal ini berarti, kebijakan baru itu bakal semakin memudahkan aktivitas startup kripto di wilayah Nigeria.
Namun, seorang pegiat Web3 lainnya menyebut perebutan pasar akan semakin sengit dengan adanya pencabutan kebijakan, karena masyarakat Nigeria sangat sensitif dengan harga. Selain itu, beberapa platform yang teregulasi menjual 20% lebih mahal dibanding platform lain yang lebih berisiko.
Terlepas dari hal tersebut, sikap Bank Sentral Nigeria terhadap industri kripto baru-baru ini tetap dipandang sebagai hal yang positif. Mengingat sejak 2021 lalu, CBN secara tegas melarang institusi keuangan, termasuk bank untuk berhubungan dengan sektor kripto.
Sikap Afrika terhadap Kripto Semakin Jelas
Bank Sentral Nigeria menyebutkan tren yang terjadi di dunia saat ini menunjukkan perlunya untuk mengatur aktivitas penyedia layanan aset virtual, yang juga mencakup mata uang dan aset kripto.
Inisiatif regulator moneter Nigeria untuk mengawasi kripto dipercaya bakal menjadikan Afrika gula-gula bagi banyak entitas kripto.
Sebelumnya, Afrika Selatan dan Bostwana sudah lebih dulu mengakhiri ketidakjelasan industri kripto dengan merilis sejumlah aturan.
Pada Juli tahun lalu, Afrika Selatan sudah memberikan arahan bagi entitas kripto untuk segera mengajukan lisensi sampai akhir tahun 2023 untuk bisa beroperasi. Sementara itu, Bostwana sudah lebih dulu merilis undang-undang yang mengatur sektor keuangan digital pada tahun 2022.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
