Sejak berjalan pada Mei 2022 lalu, kebijakan pajak yang menyasar ruang kripto mampu membuktikan bahwa kelas aset baru tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap, secara agregat penerimaan pajak kripto Indonesia sejak 2022 hingga Februari 2025 kemarin mencapai Rp1,21 triliun.
Kebijakan perpajakan di tanah air menerapkan pemotongan pajak final sebesar 0,10% untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 0,11% untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bagi exchange yang teregulasi. Chief Technology Officer (CTO) Indodax, William Sutanto menjelaskan, pihaknya secara transparan menjalankan skema tersebut.
“Dengan adanya pajak final, investor tidak perlu lagi khawatir tentang perhitungan pajak capital gain. Karena hal itu justru memberikan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri,” jelasnya melalui keterangan resmi.
Menurutnya, kebijakan ini mampu memberikan kepastian hukum bagi investor domestik. Namun demikian, ia juga menyoroti struktur tarif pajak atas transaksi kripto. Ia memandang agar besaran tersebut bisa mengalami peninjauan ulang secara berkala. Yakni dengan memberikan nilai yang cukup aktraktif bagi investor, namun tetap optimal bagi penerimaan negara.
Tujuannya adalah untuk bisa menemukan titik keseimbangan yang ideal. Dengan adanya insentif fiskal yang proporsional, tambah William, dapat mendorong investor untuk lebih memilih platform exchange lokal yang teregulasi. Ketimbang menggunakan layanan dari exchange asing yang belum tentu mematuhi aturan dalam negeri.
Pajak Kripto Indonesia Jadi yang Terendah
Dengan menggunakan skema pajak final, pajak kripto di Indonesia disebut menjadi relatif lebih rendah ketimbang pajak yang ada di negara lain. CEO Indodax, Oscar Darmawan sebelumnya menjelaskan bahwa pajak atas keuntungan dari aset kripto bisa mencapai 40% di Amerika Serikat (AS).
Khususnya bagi mereka yang masuk dalam kelompok dengan penghasilan tinggi. Sementara di beberapa negara Eropa, pajak atas keuntungan kripto juga mencapai puluhan persen. Di sisi lain, beberapa negara yang memiliki kebijakan ramah kripto di Timur Tengah malah membebaskan pajak penghasilan di ruang kripto. Sehingga transaksi aset digital di wilayah tersebut sepenuhnya bebas pajak.
Sebagai catatan, pengamat kripto Ibrahim Assuaibi menuturkan bahwa dari total pelanggan kripto di Indonesia yang mencapai lebih dari 22 juta pelanggan, hanya 500 ribu orang yang aktif melakukan transaksi.
Hal itu menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi pelanggan dalam transaksi aset digital. Menurutnya, penerimaan pajak kripto bisa lebih tinggi lagi jika tingkat partisipasi pelanggannya bertumbuh semakin baik.
Bagaimana pendapat Anda tentang pajak kripto Indonesia? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
