Pemerintah Amerika Serikat (AS) adalah salah satu pemegang Bitcoin (BTC) terbesar di dunia. Namun, tidak seperti whale kripto lainnya, pemerintah Negeri Paman Sam tidak peduli jika nilai aset digital itu naik atau turun.
Hal tersebut dapat terjadi karena Bitcoin milik pemerintah AS, yang berjumlah sekitar 200.000 BTC (sekitar US$5,4 miliar), merupakan hasil penyitaan dari aksi kejahatan di dunia maya atau dari pasar darknet.
Adapun BTC milik pemerintah AS disimpan di cold wallet yang dikendalikan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) AS, Internal Revenue Service (IRS), dan lembaga lainnya. Sementara itu, US Marshals Service adalah lembaga utama yang bertugas melikuidasi BTC yang disita oleh pemerintah AS.
Dengan banyaknya Bitcoin yang disita pemerintah AS, hal apa pun yang mereka lakukan terhadap Bitcoin itu menjadi perhatian bagi komunitas kripto. Sebab, aksi penjualan Bitcoin yang dimiliki pemerintah AS dapat mempengaruhi market; seperti membuat tekanan pada sisi jual Bitcoin dan berdampak pada market kripto secara keseluruhan.
Menyita Bitcoin sebagai Proses Hukum
Pemerintah AS tidak menyimpan Bitcoin mereka untuk sarana investasi, seperti baru menjual ketika harganya naik. Sebaliknya, BTC milik pemerintah AS lebih merupakan bagian dari proses hukum.
Dari menyita Bitcoin ilegal, hingga menerima perintah akhir untuk melikuidasi Bitcoin untuk mendapatkan uang tunai, proses hukum semacam itu bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Jarod Koopman, direktur eksekutif bagian layanan siber dan forensik IRS AS, mengatakan kepada WSJ, “Kami tidak bermain di market. Pada dasarnya, kami ditentukan oleh waktu dalam proses kami.”
Nicolas Christin, seorang profesor ilmu komputer di Carnegie Mellon University, menilai bahwa pemerintah AS bergerak lambat untuk membuang BTC yang mereka sita karena harus melakukan banyak due diligence atau uji tuntas.
“Kasus-kasusnya seringkali rumit dan terdapat banyak birokrasi.”
Menurut pengamatan 21.co, sebanyak 3 penyitaan menempatkan lebih dari 200.000 BTC ke kas pemerintah AS. Bitcoin sitaan pemerintah AS termasuk berasal dari penutupan pasar gelap online Silk Road, peretasan crypto exchange Bitfinex, dan dari seseorang yang melakukan peretasan di Silk Road.
Bahkan setelah menjual sekitar 20.000 BTC, kepemilikan Bitcoin pemerintah AS masih bernilai lebih dari US$5 miliar. Ada dugaan, Bitcoin milik pemerintah AS bisa saja lebih besar.
Evolusi Cara Pemerintah AS Lakukan Likuidasi Bitcoin
Awalnya, proses likuidasi Bitcoin oleh US Marshals Service dilakukan dengan mengadakan lelang kepada pembeli yang berminat. Banyak di antaranya yang membukukan keuntungan.
Tim Draper, seorang venture capitalist, telah menghasilkan banyak uang dengan membeli lebih dari 30.000 BTC yang dilelang US Marshals Service. Selain itu, market maker kripto Cumberland juga memenangkan sekitar 27.000 BTC dari pemerintah AS.
Memasuki Januari 2021, US Marshals Service untuk pertama kalinya memutuskan melikuidasi sebagian Bitcoin yang mereka sita lewat crypto exchange.
Penjualan Bitcoin lewat crypto exchange telah dilakukan US Marshals Service dalam beberapa putaran. Penjualan itu tidak dilakukan dalam satu kesempatan demi menghindari dampak buruk.
Dengan praktik itu, US Marshals Service mengambil langkah tambahan untuk memastikan market Bitcoin tidak tertekan secara berlebihan, termasuk melikuidasi Bitcoin mereka dalam jangka waktu lebih lama.
Meski demikian, setiap pemerintah AS menjual BTC mereka, aksi mereka tetap saja cukup menekan market kripto.
“Tujuan kami adalah menjual aset pada waktu yang tepat dengan nilai pasar yang wajar,” kata perwakilan US Marshals Service.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
