Tren metaverse rupanya sudah menjamur ke hampir semua lini dan juga industri. Jika selama ini bangunan virtual yang menghubungkan dunia nyata dan virtual banyak dilakukan pelaku usaha yang sarat akan teknologi, saat ini pihak pemerintah tanah air juga sudah ikut ambil bagian untuk membangun metaverse.
Adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Indonesia yang meluncurkan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA) berbasis metaverse.
Mengutip laman Kemendagri, terobosan tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan roadmap yang sudah ditentukan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, mengatakan langkah ini juga dimaksudkan untuk menekan potensi korupsi yang ada di lingkup layanan otonomi daerah.
“Suka tidak suka, era revolusi industri 4.0 sudah tiba. Cara-cara konvensional dalam pelayanan akan mati ditinggal zaman,” jelasnya.
Dengan masuknya Ditjen Otda ke ekosistem metaverse, dikatakan Akmal membuat aktivitas pertemuan terasa lebih nyata dan juga fleksibel. Selain itu, dalam hal efisiensi biaya, juga bisa tercapai. Pasalnya alokasi biaya untuk membangun kantor fisik, menjadi lebih rendah karena adanya metaverse.
Ide tersebut muncul saat pandemi, dimana banyak aktivitas pemerintah daerah (Pemda) yang datang ke Kemendagri untuk melakukan koordinasi dan juga konsultasi.
Nah, dengan teknologi anyar ini, Pemda bisa menerima konsultasi secara langsung oleh pejabat yang ada di lingkup Dirjen Otonomi Daerah dalam ruang animasi 3 dimensi.
“Bagi Pemda yang ingin menggunakan layanan ini, perlu mendaftarkan diri di website KOVI OTDA,” jelas Akmal.
Desa Metaverse di Indonesia
Tidak mau kalah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga berniat masuk ke ranah metaverse. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Desa, Budi Arie Setiadi.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengangkat potensi pariwisata pedesaan. Jika tidak ada aral melintang, program tersebut akan meluncur pada 19 Mei mendatang. “Desa Metaverse” ini nantinya akan berada di sekitar Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Dipilihnya lokasi tersebut bukanlah tanpa alasan. Borobudur masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ditambah lagi, desa yang berada di sekitaran candi memiliki potensi di bidang kerajinan, juga kuliner.
Nantinya, “Desa Metaverse” tersebut akan menjadi wadah bagi 20 desa yang ada di sekitaran Borobudur. Sehingga, antara desa satu dengan lainnya terhubung dalam satu platform untuk membentuk ekosistem ekonomi pariwisata virtual.
IKN Metaverse Ditargetkan Rampung April
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga tengah dipersiapkan untuk masuk metaverse. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah berupaya merampungkan rencana tersebut dan ditargetkan selesai di April tahun ini.
Menteri PPN, Suharso Monoarfa, mengatakan, dengan adanya program tersebut masyarakat bisa melihat lebih dekat konsep ibu kota yang akan dibangun.
Masuknya IKN didalam metaverse rencananya bakal menggandeng perusahaan teknologi asal tanah air, WIR Group, yang selama ini memang berkecimpung di dunia virtual.
Chief Marketing Officer WIR Global, Gupta Sitorus, mengatakan dengan dukungan dari pemerintah, akan sangat berpengaruh terhadpa pengembangan di berbagai sektor kehidupan.
Diproyeksi dalam waktu yang relatif cepat, visi pengembangan sektor teknologi metaverse dapat terwujud dengan pesat di Indonesia.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
