Lihat lebih banyak

Dipandang Spekulatif, Pemerintah Inggris Batalkan Peluncuran NFT Royal Mint

2 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Departemen Keuangan Inggris membatalkan rencana peluncuran koleksi non-fungible-token (NFT) yang bakal dicetak oleh Royal Mint.
  • Kuat dugaan, hal itu terjadi lantaran banyaknya pandangan yang menganggap bahwa NFT adalah aset spekulatif.
  • Hingga saat ini, Inggris masih belum memiliki aturan yang pasti terkait NFT dan kripto.
  • promo

Pemerintah Inggris, melalui Departemen Keuangan (HM Treasury), membatalkan rencana peluncuran non-fungible-token (NFT) yang bakal dicetak oleh Royal Mint. Hal itu disampaikan oleh Andrew Griffith yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Keuangan di Departemen Keuangan.

Dalam tanya jawab parlemen, Griffith mengatakan bahwa setelah melakukan konsultasi dengan HM Treasury, Royal Mint saat ini tidak melanjutkan peluncuran NFT. Meski begitu, dia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan peninjauan terhadap proposal peluncuran NFT tersebut.

Proyek yang sebelumnya direncanakan meluncur pada musim panas kemarin akhirnya menemui titik terang, meskipun pada akhirnya dibatalkan.

Kuat dugaan, hal itu terjadi lantaran banyaknya pandangan yang menganggap bahwa NFT adalah aset spekulatif. Ketua Treasury Select Committee, Harriet Baldwin, menyebut bahwa pihaknya belum melihat banyak bukti bahwa konstituennya harus membenamkan uangnya dalam token spekulatif, kecuali mereka siap kehilangan uang.

“Mungkin itu sebabnya Royal Mint membuat keputusan ini bersama dengan Departemen Keuangan,” jelas Baldwin.

Hal itu kontradiktif dengan pernyataan Rishi Sunak saat menjadi Kanselir di April tahun lalu. Kala itu, dia menunjuak Royal Mint untuk membuat NFT yang didukung oleh pemerintah untuk bisa diperjualbelikan secara daring. Langkah tersebut sejalan dengan niatan Sunak yang berambisi mendorong Inggris menjadi pusat bagi industri kripto global.

Sewaktu menjabat sebagai Kanselir, Sunak juga berhasil mengantarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Layanan Keuangan dan Pasar (Fiinancial Services & Market Bill). RUU tersebut dianggap oleh banyak pihak mampu memberikan regulator lokal kekuasan yang luas atas industri kripto.

Inggris Belum Punya Aturan NFT

Terlepas dari mundurnya rencana peluncuran aset digital, Inggris sendiri sampai saat ini belum memiliki aturan yang jelas dengan non-fungible token. Pada Januari lalu, Komite Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) masih melakukan penyelidikan untuk melihat bagaimana operasional, risiko, serta manfaat dari NFT juga blockchain secara lebih luas.

“Regulasi NFT di Inggris sebagai besar tidak ada. Penyelidikan terhadap NFT dan blockchain akan melihat apakah diperlukan lebih banyak regulasi,” jelas parlemen Inggris.

Hal yang sama juga berlaku untuk aset kripto. Kelas aset baru tersebut juga masih belum diatur secara jelas oleh pemerintah setempat. Namun, pada awal Februari lalu, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk mengatur aktivitas aset kripto secara lebih kuat dengan mengeluarkan proposal kebijakan.

Cara itu sengaja dilakukan untuk bisa melindungi konsumen, tapi tetap menumbuhkan ekonomi dalam negeri. Meskipun belum jelas langkah apa yang akan dilakukan, namun pemerintah mengklaim akan menggunakan pendekatan kuat untuk mengurangi risiko secara signifikan sembari memanfaatkan keunggulan teknologi kripto.

Dengan begitu, diharapkan dapat mengembangkan dan menarik sektor baru. Selain itu juga ketersediaan lapangan kerja serta investasi bisa ikut meningkat. Griffith menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk menumbuhkan ekonomi serta perubahan dan inovasi teknologi, tetapi perlindungan konsumen yang menggunakan teknologi baru itu juga harus diprioritaskan

“Dengan cara memastikan standar yang kuat, transparan dan juga adil,” tutur Griffith.

Proposal Konsultasi Ditutup Akhir April

Kripto Inggris

Dalam proposal tersebut, aturan terkait perantara keuangan dan lembaga kustodian yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi transaksi serta menyimpan aset pelanggan bakal diperkuat.

Proposal konsultasi yang dirilis pada 1 Februari itu akan ditutup di 30 April mendatang. Hasilnya nanti akan menjadi pertimbangan umpan balik untuk kemudian menetapkan tanggapan sebagai materi dari aturan yang akan ditetapkan.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori