Pemerintah Inggris pada hari Kamis (22/9) memperkenalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejahatan Ekonomi & Transparansi Perusahaan yang akan bertujuan untuk menindak pencucian uang dan penipuan. Usulan RUU dari pemerintah Inggris ini mencuri perhatian komunitas kripto, karena turut memperluas kemampuan pihak berwenang untuk menargetkan kripto yang digunakan sebagai tujuan terlarang.
Anggota parlemen Inggris telah memperkenalkan RUU ini sebagai bagian dari upaya untuk mengusir “uang kotor” keluar dari negara mereka. RUU ini berisi ketentuan untuk mengurangi “pita merah seputar kewajiban kerahasiaan”, serta memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk memaksa para bisnis menyerahkan informasi yang mungkin terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk melalui kripto.
“UU baru ini akan mempermudah dan mempercepat lembaga penegak hukum seperti Badan Kejahatan Nasional untuk menyita, membekukan, dan memulihkan aset kripto yang merupakan mata uang digital yang semakin banyak digunakan oleh penjahat terorganisir untuk mencuci keuntungan dari penipuan, narkoba, dan kejahatan dunia maya. Penguatan dalam kewenangan UU Hasil Tindak Pidana akan memodernisasi UU ini untuk memastikan para lembaga dapat mengikuti perubahan teknologi yang cepat dan mencegah aset mendanai kejahatan lebih lanjut,” bunyi keterangan tersebut.
Direktur Jenderal Badan Kejahatan Nasional Inggris, Graeme Biggar, mengatakan bahwa penjahat domestik dan internasional telah bertahun-tahun mencuci hasil kejahatan dan korupsi mereka dengan menyalahgunakan struktur perusahaan Inggris dan semakin banyak menggunakan kripto.
“Reformasi ini, yang telah lama ditunggu dan disambut baik, akan membantu kami menindak keduanya,” ungkap Graeme Biggar.
Ancaman Lebih Lanjut
Sebagai informasi, RUU ini pertama kali diumumkan oleh Raja Charles—ketika dia masih menjadi pangeran pada Mei lalu.
Perlu diketahui, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Inggris juga telah berupaya memasukkan stablecoin sebagai alat pembayaran ke dalam kerangka peraturannya.
Menurut pemerintah Inggris, memperluas kemampuan pihak berwenang untuk merebut, membekukan, dan memulihkan kripto yang dibangun di atas UU ini membuatnya lebih cepat untuk menjatuhkan sanksi keras pada individu yang terkait dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas keputusannya melakukan operasi militer ke Ukraina.
Menurut catatan, Polisi Metropolitan Inggris mengklaim ada peningkatan besar dalam penyitaan kripto pada tahun 2021 karena adopsi dan jumlah pengguna telah bertambah.
BBC melaporkan pada Juli 2021 bahwa polisi Inggris secara terpisah menyita 114 juta pound dan 180 juta pound (kira-kira sekitar US$331 juta) dalam kripto, yang terkait dengan pencucian uang internasional.
- Baca Juga: Inggris Ingin Percepat Adopsi Kripto, Lakukan Pendalaman Risiko dan Penggunaan lewat APPG
PM Inggris yang Baru Bisa Pengaruhi Masa Depan Regulasi Kripto
Berbicara soal Inggris, pada 6 September lalu, mereka baru saja memiliki Perdana Menteri baru yang dinilai dapat mempengaruhi masa depan regulasi kripto di negara itu.
Liz Truss diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris berikutnya, menggantikan Perdana Menteri Inggris sebelumnya, yakni Boris Johnson, yang mengumumkan ‘akan mengundurkan diri’ pada awal Juli lalu setelah dia kehilangan dukungan.
Saat menduduki jabatan di pemerintahan, perempuan 47 tahun ini pada Maret 2020 sempat mengatakan bahwa dia ingin menciptakan peluang besar di berbagai bidang seperti blockchain.
“Kami ingin mencapai kesepakatan data dan digital terdepan di dunia, menjamin aliran data tetapi juga menangani persoalan seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI), sehingga memastikan bahwa kami dan AS memimpin dunia serta dapat berbagai peluang ekonomi ini,” jelas Liz Truss.
Sebelumnya, dalam sebuah cuitan pada akhir Januari 2018, dia mengatakan, “Kita harus menyambut cryptocurrency dengan cara yang tidak membatasi potensinya.”
Terlepas dari dua pernyataan di atas, Liz Truss belum banyak bicara tentang kripto atau blockchain, dan belum membuat proposal kebijakan konkrit tentang sektor ini.
Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Inggris dalam memperkenalkan RUU baru terkait penyitaan dan pembekuan aset kripto? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
