Trusted

Pemerintah Inggris Pacu Penerbitan Undang-Undang Aset Kripto

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Pemerintah Inggris mengaku bakal terus melanjutkan rencana merilis undang-undang yang mengatur aset kripto di wilayahnya.
  • Kementerian Keuangan Inggris mengaku akan secara bertahap mengatur aset kripto; mulai dari token sekuritas, blockchain, dan stablecoin.
  • Namun, beberapa pihak justru menganggap bahwa langkah pemerintah yang berupaya mengatur aset kripto secara bertahap bakal menciptakan ketidakpastian bagi industri.
  • promo

Pemerintah Inggris, melalui Kementerian Keuangan, mengaku bakal terus melanjutkan rencananya untuk merilis Undang-Undang yang mengatur aset kripto di wilayahnya.

Setelah merilis konsultasi publik pada Februari kemarin, otoritas terkait mengaku semakin percaya diri untuk bisa mengatur industri anyar tersebut demi melindungi konsumen.

Sekretaris Ekonomi Departemen Keuangan, Andrew Griffith, mengatakan dengan adanya kerangka aturan yang jelas, akan membuat Inggris menjadi pilihan utama bagi industri untuk mengembangkan bisnis aset digital. Aturan baru ini juga sudah dipastikan tidak akan berdiri sendiri sebagai regulasi baru, melainkan ada di bawah Undang-Undang Pasar yang sudah ada.

Menurutnya, Inggris merupakan pusat keuangan terbesar secara global, selain Amerika Serikat (AS). Oleh karena itu, dengan adanya regulasi kripto akan membuat posisi Inggris semakin maju di bidang teknologi.

Melalui rancangan undang-undang (RUU) baru tersebut aset kripto bakal masuk ke dalam definisi investasi tertentu yang ada di bawah FCA.

“Nantinya perusahaan yang terlibat dalam bisnis kripto harus mendapatkan izin dari otoritas pengawas keuangan (FCA),” jelas Griffith.

Dalam tanggapan terbarunya, Kementerian Keuangan juga menolak argumen bahwa aset kripto yang tidak didukung harus diatur sebagai perjudian, bukan layanan keuangan.

Dalam kacamata Griffith, hal itu malah akan bertentangan dengan rekomendasi yang sudah disepakati secara global dan berpotensi menimbulkan risiko baru. Pasalnya, sistem regulasi dalam aktivitas perjudian belum mampu untuk memitigasi risiko terkait manipulasi pasar, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko keuangan.

Kementerian Keuangan Inggris Bakal Ajukan UU Aset Kripto di Tahun Depan

Meski demikian, langkah pemerintah Inggris juga tidak langsung agresif. Kementerian Keuangan Inggris mengaku akan secara bertahap mengatur aset kripto; mulai dari token sekuritas, blockchain, dan stablecoin.

Untuk itu, pemerintah bakal segera mengajukan proposal Undang-Undang Sekunder tahap 2 yang mengatur tentang industri kripto dan turunannya; termasuk stablecoin, non-fungible token (NFT), dan blockchain. Pemerintah setempat akan mengajukan proposal itu kepada parlemen di tahun 2024 mendatang.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah memperlihatkan titik terang dalam perkembangan industri aset digital ke depannya. Alih-alih membiarkannya liar dan tidak diatur, respon otoritas terkait justru memilih untuk tanggap dan menyediakan kerangka yang jelas untuk mendorong inovasi.

Namun, beberapa pihak justru menganggap bahwa langkah pemerintah yang berupaya mengatur aset kripto secara bertahap bakal menciptakan ketidakpastian bagi industri.

Pengacara di Pinsent Masons, Jonathan Cavill, berpendapat regulasi kripto tidak akan dengan mudah dimasukkan ke dalam kerangka aturan yang ada.

“Ketika pasar berkembang dengan pesat, Inggris berisiko tertinggal jika gagal menarik bisnis kripto,” ungkap Cavill.

Komisi di Inggris Dukung Aturan NFT

Inggris sendiri sebenarnya sudah memiliki beberapa aturan terkait kripto. Pada 8 Oktober kemarin, FCA selaku otoritas pengawas pasar sudah mulai menjalankan aturan terkait promosi kripto. Namun sayangnya, tingkat kepatuhan dari masing-masing perusahaan masih sangat rendah.

Berdasarkan data FCA, sejak aturan tersebut mulai berlaku sampai dengan pekan lalu, terdapat 221 pelanggaran yang dilakukan entitas yang diatur ataupun yang belum diatur.

Di samping aturan kripto, Komisi Kebudayaan, Media dan Olahraga Inggris rupanya sudah mengusulkan agar pemerintah menetapkan aturan terkait NFT.

Menurutnya, aktivitas salah satu bentuk aset digital tersebut rentan mengalami pelanggaran, khususnya terkait dengan kekayaan intelektual.

Beberapa waktu lalu, salah satu komisi di parlemen Inggris itu mengungkapkan bahwa perlu adanya pemberlakuan kode etik yang mampu melindungi konsumen dan kreator dari materi penipuan. Dalam laporan pemerintah, NFT sendiri bisa tunduk pada aturan jasa keuangan, sepanjang praktiknya digunakan sebagai alat pertukaran.

Bagaimana pendapat Anda tentang rencana penerbitan undang-undang kripto di Inggris ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

🎄Platform kripto terbaik di Indonesia | December 2024
🎄Platform kripto terbaik di Indonesia | December 2024
🎄Platform kripto terbaik di Indonesia | December 2024

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori