Pemerintah Kazakhstan tengah berupaya meningkatkan pajak terhadap miner kripto, sekaligus mengutarakan niatannya untuk memberlakukan tarif baru atas aset kripto yang telah dicetak.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Menteri Perekonomian Nasional, Alibek Kuantyrov, menerapkan mekanisme ini akan membantu meningkatkan pendapatan anggaran negara.
“Kami sedang mempertimbangkan menaikkan beban pajak kepada para miner [kripto], saat ini kami juga tengah mempertimbangkan menautkan tarif pajak untuk miner dengan nilai aset kripto. Jika aset kriptonya bertumbuh, maka akan bagus untuk anggaran [negara],” jelas Kuantyrov.
Apabila pemerintah setempat menjalankan rencana tersebut, artinya para miner di Kazakhstan akan merasakan peningkatan pajak seiring dengan pertumbuhan nilai aset digital yang mereka tambang.
Kazakhstan Ikuti Jejak Cina
Kazakhstan telah menjadi pusat mining kripto setelah Cina menetapkan larangan atas kegiatan ini. Sebagai akibatnya, banyak miner kripto di Cina pun bermigrasi ke wilayah yurisdiksi yang lebih ramah terhadap aktivitas penambangan kripto.
Akan tetapi, sikap negara tetangga Uzbekistan ini terhadap miner kripto kini sudah berubah drastis.
Pada musim panas lalu, perusahaan-perusahaan mining kripto dipaksa membayar tarif listrik lebih besar dari pelanggan lain, melihat adanya peningkatan biaya penggunaan energi dalam negeri akibat kegiatan mereka. Pemerintah setempat pun menaikkan tarif listrik bagi miner kripto menjadi 10 KZT (sekitar 314 rupiah) per kWh.
Selain itu, beberapa pos mining kripto pun terpaksa tutup. Pemerintah Kazakhstan menghentikan suplai listrik bagi pos-pos tersebut. Alasannya, karena aktivitas mining kripto, khususnya Bitcoin, memakan banyak energi yang berujung pada pemadaman listrik secara luas.
Tokoh Penting Industri Kripto Kritisi Kebijakan Pemerintah
Tidak mengherankan bila akhirnya para sosok penting di industri kripto pun mengkritisi kebijakan dan regulasi ini.
Dennis Rusinovich, co-founder dari Cryptocurrency Mining Group, menyatakan bahwa Kazakhstan menjadi “hero to zero“, meskipun komunitas mining telah mendirikan sektor industri baru di negaranya dan membangun posisi kuat secara global sebagai pusat mining Bitcoin.
Salah seorang tokoh penting di industri mining setempat, Alan Dorjiyev, menyebutkan jika tidak ada kepastian terkait struktur aturan pajak baru tersebut. Dorijev merupakan Direktur di Asosiasi Nasional Industri Blockchain dan Pusat Data Kazakhstan.
Adapun ketidakpastian perihal pengenaan pajak terhadap kegiatan mining di Kazakhstan berasal dari presiden negara itu sendiri, Kassym-Jomart Tokayev. Ia diketahui memerintahkan lembaga pemerintahannya untuk meningkatkan pajak di sektor ini.
Tokayev juga menugaskan lembaga keuangan pemerintah di negaranya untuk memeriksa dokumen bea cukai dan pajak dari seluruh fasilitas mining setempat, guna memastikan kepatuhannya terhadap aturan pajak.
Pada akhirnya, seluruh rangkaian tindakan pemerintah Kazakhstan ini bisa saja memaksa para miner kripto untuk bermigrasi ke negara lain, yang dinilai lebih ramah dari segi kebijakan dan aturan perpajakan.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
