Kasus Telegram di Prancis genap berusia dua tahun pada Senin. Pendiri Telegram, Pavel Durov, menandai hari tersebut dengan menuduh pemerintah menghukum aplikasinya karena menolak permintaan sensor.
Penyelidikan pidana di Prancis yang dibuka pada Agustus 2024 masih terus berlangsung. Durov berpendapat bahwa kasus ini semakin lemah seiring makin banyaknya bukti terkait catatan moderasi Telegram yang terungkap.
Bagaimana Kasus Telegram di Prancis Dimulai
Polisi Prancis menahan Durov selama tiga hari di tahun 2024, yaitu periode terlama yang diizinkan sebelum penetapan dakwaan. Ia menggambarkan hal ini sebagai yang pertama kalinya ada eksekutif platform yang dituduh atas pelanggaran yang dilakukan pengguna.
Sejak itu, pembatasan terhadapnya menjadi lebih longgar. Prancis menghapus pembatasan perjalanan Durov pada November 2025, mengakhiri satu tahun kewajiban lapor diri ke polisi.
namun, penyelidikannya sendiri belum pernah ditutup. Jaksa Prancis menyelidiki apakah Telegram memfasilitasi aktivitas kriminal karena tidak mau bekerja sama memenuhi permintaan sah. Kini, Durov menyatakan bahwa dua tahun data telah melemahkan tuduhan itu. Telegram, menurutnya, tidak melakukan moderasi lebih buruk dari pesaing dan tidak bekerja sama lebih sedikit dengan pihak berwenang.
Pola yang Durov Sebut Terjadi di Berbagai Negara
Durov menuturkan bahwa pejabat di beberapa negara diam-diam meminta Telegram melakukan bantuan politik, termasuk sensor dan pengawasan yang ia nilai ilegal. Ia menegaskan, jika menolak, maka media lokal dan kelompok advokasi akan mulai melancarkan kampanye terhadap mereka.
Sebelumnya, Durov juga pernah menceritakan permintaan terkait pemilu di Rumania dan Moldova. Ia bersama Elon Musk juga pernah menuduh regulator Eropa menggunakan isu perlindungan anak sebagai alat tekan.
Halaman keamanan Telegram melaporkan sebanyak 23,6 juta grup dan channel diblokir tahun ini. Dari jumlah itu, sebanyak 370.777 terkait materi pelecehan anak, dan 164.099 berkaitan dengan konten teroris.
Sementara itu, Durov menyoroti platform-platform lain yang, menurutnya, luput dari pengawasan seketat Telegram. Tech Transparency Project, organisasi pengawas akuntabilitas korporasi, meninjau pustaka iklan milik Meta bulan ini. Mereka menemukan lebih dari 50 iklan berbayar yang menampilkan materi pelecehan seksual anak hasil AI.
Langkah Berikutnya untuk Kasus di Prancis
Durov memperkirakan bahwa penyelidikan ini pada akhirnya juga akan dipertanyakan. Ia menunjuk pada perlawanan di dalam negeri terhadap aturan internet dari Presiden Emmanuel Macron.
Perlawanan tersebut kini terlihat di meja hijau Prancis. Para hakim mulai menguji sejauh mana pemerintah boleh membatasi platform sebelum perlindungan kebebasan berekspresi berlaku.
Dewan Konstitusi Prancis membatalkan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun. Putusan 14 Agustus itu mengacu pada kebebasan berekspresi.
Durov juga telah melontarkan tuduhan serupa terhadap Rusia, yang pernah menjeratnya dengan tuduhan terorisme pada Juli.
GRAM, token yang terhubung dengan Telegram dan dulu dikenal sebagai Toncoin, diperdagangkan di kisaran US$1,47 pada Senin, turun sekitar 3% dalam 24 jam terakhir.
Apakah jaksa Prancis akan membawa kasus ini ke pengadilan atau justru perlahan menghentikannya, mungkin akan semakin jelas dalam beberapa bulan mendatang.
