Sebuah harian lokal Korea Selatan melaporkan, komite untuk transisi presidensial setempat sedang mempertimbangkan penerbitan security token offering (STO) dan initial exchange offering (IEO) untuk kelangsungan industri digital.
STO memungkinkan security token untuk menunjukkan kepemilikan dan penerbitan atas suatu aset. Termasuk di antaranya adalah melakukan tokenisasi pada aset tradisional, seperti properti dan saham, sebagai jaminan. Sementara, IEO adalah ketika pihak penerbit mengeluarkan sebuah token melalui bursa aset virtual.
Oleh karena itu, dengan adanya persetujuan atas rencana ini, dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap pasar aset virtual.
Banyak Negara Akui STO
Menurut narasumber yang dikutip oleh The Financial News, negosiasi mengenai pengajuan tersebut tengah berlangsung. Terlebih lagi, banyak negara dengan perekonomian maju telah menerapkan regulasi sejenis.
Deloitte menuliskan dalam sebuah laporan, “[wilayah] Yurisdiksi tertentu juga mengimplementasikan undang-undang untuk mengakui Security Token secara lebih formal, menghilangkan halangan dari implementasi DLT dalam sektor sekuritas tradisional dan menerapkan perlindungan yang terkait.”
Negara-negara, seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Inggris Raya, adalah contoh negara yang masuk ke dalam kategori tersebut.
Versi terjemahan pernyataan dari pejabat pemerintahan Korea Selatan kepada harian lokal menyebutkan, “Komite transisi nampaknya mengejar kebijakan baru aset virtual [dari] pemerintah dengan membaginya menjadi tipe sekuritas dan non-sekuritas. Aset virtual tipe sekuritas menerbitkan token berdasarkan aset tradisional.”
Dalam lansiran harian lokal tersebut, disampaikan pula bahwa pejabat—yang menjadi narasumber—menyoroti alasan untuk merevisi UU Pasar Modal.
Ia juga menjelaskan, “Dalam kasus aset virtual non-sekuritas, diskusi akan berlanjut ke arah melembagakan janji presiden terpilih Yoon, untuk mengizinkan IEO dan ICO.”
Janji dari sejak Pilpres Korsel 2022
Kita masih ingat bahwa presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, pernah membuat janji pro-kripto dalam orasi kampanyenya. Hal serupa juga dilakukan oleh rivalnya yang berasal dari Partai Demokrat, dalam Pilpres Korea Selatan 2022 bulan lalu.
Kripto memang menjadi topik “panas” dalam Pilpres Korsel 2022. Salah satunya adalah perihal pencabutan regulasi yang melarang initial coin offering (ICO) di Korea Selatan sejak tahun 2017 silam.
Laporan dari media setempat menyoroti komentar Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korea Selatan tentang perlunya memperbarui Undang-Undang Pasar Modal yang ada untuk pengenalan dan aktivasi STO. Kemudian, kriteria untuk menawarkan STO oleh platform perdagangan, termasuk kripto dan bursa saham, akan ditinjau.
Bersamaan dengan itu, FSC juga dikabarkan berencana menambah jumlah bursa aset virtual. Choi Ji-hyeon, wakil juru bicara senior untuk komite transisi, sebelumnya menjelaskan, “Posisi departemen adalah belum ada yang dikonfirmasi. Janji aset virtual saat ini sedang dalam diskusi dan peninjauan internal.”
Harapan Baru untuk Industri Kripto di Korsel
Sejauh ini, Korea Selatan hanya memiliki 4 crypto exchange yang menyediakan layanan penukaran dari KRW ke mata uang kripto dan mendominasi pasar kripto domestik. Namun, kini Federasi Bank Korea (KFB) juga dikabarkan meminta pemerintahan presiden Korea Selatan yang akan datang agar menyetujui bank lokal memberikan layanan terkait aset kripto.
Pengajuan baru itu sejalan dengan ikrar Yoon Seok-yeol untuk melakukan deregulasi dalam industri kripto, sehingga memungkinkannya untuk bertumbuh.
Sebelumnya, di tahun ini, Yoon pernah menyampaikan pada sebuah forum virtual, “Untuk menyadari potensi tak terbatas dari pasar aset virtual, kita harus merombak regulasi yang jauh dari kenyataan dan tidak masuk akal.”
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
