Lihat lebih banyak

Rancangan Undang-undang Kripto di Maroko Sudah Siap

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • RUU yang mengatur aset kripto di Maroko dikabarkan sudah siap dan akan disajikan kepada berbagai pemangku kepentingan di negara tersebut.
  • Rancangan aturan ini tidak bertujuan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi investor dari risiko yang terkait dengan transaksi di market yang sangat spekulatif.
  • Gubernur Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahiri, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera memulai serangkaian diskusi dengan berbagai pelaku dalam ekosistem ini sebelum penerapan dokumen mengenai regulasi kripto.
  • promo

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur market kripto di Maroko dikabarkan sudah siap dan akan disajikan kepada berbagai pemangku kepentingan di negara tersebut.

RUU Maroko menawarkan definisi untuk kripto yang disesuaikan dengan konteks negara tersebut. Rancangan aturan ini tidak bertujuan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi investor dari risiko yang terkait dengan transaksi di market yang sangat spekulatif.

Gubernur Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahiri, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera memulai serangkaian diskusi dengan berbagai pelaku dalam ekosistem ini sebelum penerapan dokumen mengenai regulasi kripto.

Selaku bank sentral Maroko, BAM akan mengadakan pembicaraan dengan otoritas pasar modal Maroko, yaitu AMMC, dan otoritas pengawas asuransi dan jaminan sosial, ACAPS.

“Untuk kripto, saya dapat meyakinkan Anda bahwa proyek ini sudah siap. Kami bekerja dengan World Bank dan konsultan untuk mewujudkannya,” jelas Jouahiri.

Dia mengakui bahwa bank sentral Maroko berdiskusi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Jalannya memang panjang, tetapi hal tersebut perlu dilalui untuk memungkinkan semua orang mematuhi proyek tersebut.

Pada bulan Juni 2022, bank sentral Maroko menyadari meningkatnya popularitas kripto. Mereka mengumumkan sedang berdiskusi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank serta sejumlah mitra internasional lainnya untuk membentuk kerangka regulasi untuk market kripto.

Regulator Maroko dikabarkan sempat menghubungi bank sentral Prancis, Swedia, dan Swiss untuk mempelajari pengalaman mereka terkait regulasi aset digital.

Adopsi Kripto di Maroko

Regulasi RUU Kripto Maroko

Sebagai informasi, perdagangan kripto saat ini dilarang di Maroko. Regulator di negara tersebut tidak mengakui keberadaan aset digital hingga tahun 2017, ketika negara tersebut mengumumkan larangan perdagangan dan memegang kripto secara nasional.

Namun, larangan tersebut tidak banyak mengurangi selera masyarakat di negara itu karena kepemilikan kripto terus meningkat. Berdasarkan data TripleA, diperkirakan ada sekitar 0,9 juta orang atau 2,4% dari total populasi Maroko yang saat ini memiliki kripto.

Adapun Maroko menjadi salah satu market kripto dengan pertumbuhan tercepat di Afrika Utara. Maroko bertengger di urutan ke-14 dalam Indeks Adopsi Kripto Global yang dirilis Chainalysis pada September tahun lalu.

Dalam laporan Chainalysis pada Oktober 2022, terungkap bahwa market kripto di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Volume transaksi di wilayah ini menerima US$566 miliar dalam kripto dalam jangka waktu Juli 2021 hingga Juni 2022. Angka ini lebih banyak 48% dari periode waktu sebelumnya.

Menilik Regulasi Kripto di Negara Lainnya

Regulasi & Penegakan Industri Kripto

Tidak jauh dari wilayah Maroko, pemerintah Portugal pada Oktober 2022 dikabarkan mengusulkan pajak capital gain (keuntungan) terkait kripto sebesar 28% dalam rancangan anggaran tahun 2023.

Pajak hanya akan berlaku untuk kripto yang dimiliki kurang dari satu tahun, dengan keuntungan dari kripto yang ditahan lebih lama dari periode waktu tersebut dibebaskan pajak. Transaksi kripto gratis juga akan dikenakan pajak. Tarif pajak 4% akan berlaku untuk komisi yang dibebankan oleh perantara perdagangan kripto.

Per Mei 2022, kantor pajak Portugal sudah memperingatkan bahwa hari-hari bebas pajak akan segera berakhir. Padahal, sebelumnya, sejak 2018 silam, keuntungan kripto dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak.

Jika ide ini diloloskan, maka Portugal akan berhenti menjadi salah satu negara terakhir di Eropa yang membiarkan para wajib pajak mendapatkan hasil penuh dari keuntungan kripto mereka.

Pada awal bulan Mei 2022, Menteri Keuangan Portugal, Fernando Medina, menyatakan komitmen untuk mulai mengenakan pajak capital gain kripto. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mengerjakan kerangka peraturan tersebut.

“Beberapa negara sudah memiliki sistem. Beberapa negara sedang membangun model mereka mengenai masalah ini dan kami akan membangun model kami sendiri,” jelas Fernando Medina.

Dia juga berpendapat bahwa seharusnya tidak ada kesenjangan yang mengakibatkan keuntungan tertentu tidak dikenakan pajak di Portugal. Pemerintah Portugal mengatakan bahwa langkah-langkah ini akan memberikan rasa keamanan dan kepastian hukum, dengan menciptakan kerangka kerja untuk mendorong ekonomi kripto.

Bagaimana pendapat Anda tentang rancangan undang-undang kripto di Maroko ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | April 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

userpic_14-1.jpg
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai adalah seorang jurnalis yang meliput sektor startup, khususnya di Asia Tenggara, dan penggila open source intelligence (OSINT). Dia bersemangat mengikuti berbagai cerita tentang perang, tetapi percaya bahwa medan pertempuran saat ini adalah di dunia kripto.
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori