Regulator keuangan Singapura menyatakan bahwa penyedia layanan Token Pembayaran Digital (DPT) harus mencegah pelanggan ritel dari spekulasi mata uang kripto dengan berbagai cara. Hal itu termasuk tidak menyediakan transaksi pembiayaan, margin atau leverage, serta tidak menerima pembayaran kartu kredit yang diterbitkan secara lokal.
Hal itu diperkirakan akan mulai berlaku secara bertahap pada pertengahan tahun 2024. Informasi tersebut termuat dalam tanggapan tahap akhir Otoritas Moneter Singapura (MAS) yang terbit pada hari Kamis (23/11) terkait masukan yang mereka terima mengenai usulan peraturan bagi penyedia layanan DPT di negara itu.
Adapun proposal yang dikonsultasikan merinci perilaku bisnis dan langkah-langkah akses konsumen untuk membatasi potensi kerugian konsumen.
Peraturan ini juga menetapkan persyaratan minimum teknologi dan manajemen risiko siber bagi penyedia layanan DPT.
Membedah Isi Usulan MAS untuk Aturan Penyedia Layanan DPT
Panduan bagi Perilaku Bisnis
Terkait dengan perilaku bisnis, MAS akan menerbitkan panduan bagi penyedia layanan DPT untuk menerapkan langkah-langkah ini, yang mendapat dukungan luas dari berbagai responden.
Hal itu mencakup mengidentifikasi, memitigasi, dan mengungkapkan secara jelas potensi konflik kepentingan dan konflik kepentingan aktual. Lalu, panduan dari MAS itu juga akan memuat informasi terkait dengan mengumumkan kebijakan, prosedur, dan kriteria yang mengatur listing sebuah DPT.
Kemudian, MAS turut menetapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk menangani keluhan pelanggan dan menyelesaikan perselisihan.
Panduan bagi Akses Konsumen
Sementara itu, berkenaan dengan langkah-langkah akses konsumen, penyedia layanan DPT harus mencegah spekulasi mata uang kripto oleh pelanggan ritel. Caranya dengan menentukan kesadaran risiko nasabah dalam mengakses layanan DPT.
Penyedia layanan DPT didorong agar tidak menawarkan insentif apa pun untuk berdagang aset kripto. Di samping itu, mereka juga didorong untuk tidak menyediakan transaksi pembiayaan, margin atau leverage.
Selain itu, penyedia layanan DPT tidak menerima pembayaran kartu kredit yang diterbitkan secara lokal, serta membatasi nilai mata uang kripto dalam menentukan kekayaan bersih pelanggan.
Persyaratan Minimum Teknologi dan Manajemen Risiko
Di bidang teknologi dan risiko siber, MAS akan mewajibkan penyedia layanan DPT untuk menjaga ketersedian tinggi dan kemampuan pemulihan sistem penting mereka, sejalan dengan persyaratan yang dikenakan pada lembaga keuangan saat ini.
Langkah-langkah regulasi MAS mengenai layanan DPT akan dilaksanakan melalui peraturan dan pedoman, yang akan berlaku secara bertahap mulai pertengahan tahun 2024. Hal ini akan memberikan masa transisi yang memadai bagi penyedia layanan DPT untuk menerapkan langkah-langkah tersebut dengan benar.
Regulator Singapura Minta Konsumen Berhati-hati saat Bertransaksi Kripto
Terkait hal ini, Ho Hern Shin, selaku Wakil Direktur Pelaksana (Pengawasan Keuangan) MAS, mengatakan bahwa penyedia layanan DPT mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan konsumen yang bertransaksi dengan platform mereka dan menggunakan layanan mereka.
“Meskipun tindakan bisnis dan akses konsumen dapat membantu mencapai tujuan ini, hal tersebut tidak dapat melindungi pelanggan dari kerugian yang terkait dengan sifat perdagangan mata uang kripto yang bersifat spekulatif dan sangat berisiko,” ungkap Ho Hern Shin.
Wakil Direktur Pelaksana MAS itu menghimbau agar para konsumen tetap waspada dan berhati-hati saat bertransaksi dengan layanan DPT, dan tidak bertransaksi dengan entitas yang tidak diatur, termasuk yang berbasis di luar negeri.
Direktur Pelaksana MAS: Kripto Gagal dalam Ujian Uang Digital
Regulasi terkait DPT yang akan diterapkan di Singapura ini datang usai salah satu tokoh penting MAS membuat sebuah pernyataan menarik.
Ravi Menon, Direktur Pelaksana MAS, pada 16 November kemarin mengatakan bahwa stablecoin dan mata uang digital bank sentral (CBDC), bukan cryptocurrency, akan menjadi bagian dari ekosistem keuangan masa depan.
Direktur Pelaksana MAS memandang mata uang kripto telah gagal dalam uji uang digital karena kinerjanya buruk sebagai alat tukar atau penyimpan nilai. Harga mata uang kripto dinilai rentan terhadap perubahan spekulatif yang tajam, dan menurutnya banyak investor cryptocurrency mengalami kerugian signifikan.
Bagaimana pendapat Anda tentang usulan aturan dari Otoritas Moneter Singapura untuk mencegah spekulasi kripto di kalangan ritel? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
