Trusted

Thailand Tunda Rencana Airdrop Senilai Rp4,3 Juta untuk Kalangan Muda

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Pemerintah Thailand menunda rencana pembagian airdrop uang digital sebanyak 10 ribu baht (sekitar Rp4,36 juta) pada generasi muda.
  • Menurut pernyataan terkini, rencananya airdrop ini akan dieksekusi pada kuartal pertama tahun 2024 mendatang.
  • Aksi ini merupakan kelanjutan dari janji kampanye pemilu oleh Partai Pheu Thai yang menjanjikan airdrop gratis senilai 10 ribu baht pada mereka yang berusia 16 tahun ke atas.
  • promo

Pemerintah Thailand menunda rencana pembagian airdrop uang digital sebanyak 10 ribu baht atau sekitar Rp4,36 juta (asumsi kurs hari ini) pada generasi muda.

Dalam laporan Bangkok Post, Wakil Menteri Keuangan Thailand, Julapun Amornvivat, mengatakan otoritas tidak bisa melakukan hal tersebut sesuai rencana, karena ternyata dalam praktiknya, butuh waktu lebih lama untuk mengembangkan sistem yang sepenuhnya aman.

“Perdana Menteri sudah menginstruksikan pada kami untuk membagikan uang digital pada 1 Februari, namun kami memberikan pemahaman bahwa kami harus meluangkan waktu lebih untuk mengembangkan sistem yang stabil.”

Pihaknya berjanji akan segera mengeksekusi hal tersebut pada kuartal pertama tahun 2024 mendatang. Hal itu sengaja dilakukan untuk memaksimalkan sistem keamanan sembari menunggu kepastian dari subkomite yang menangani sumber pendanaan program tersebut.

Kelanjutan dari Janji Pemilu Partai Pheu Thai

Sebagai pengingat, aksi ini merupakan kelanjutan dari janji kampanye pemilu oleh Partai Pheu Thai. Bulan April lalu, Partai Pheu Thai mengatakan bakal membagikan airdrop gratis senilai 10 ribu baht pada mereka yang berusia 16 tahun ke atas.

Pada Mei kemarin, Srettha Thavisin, yang diusung oleh Partai Pheu Thai, berhasil memenangkan kontestasi politik untuk pemilihan Perdana Menteri Thailand. Dia didapuk sebagai pemegang posisi tertinggi dalam pemerintahan di Negeri Gajah Putih.

Thavisin sendiri rupanya berambisi untuk memulihkan ekonomi negaranya yang melambat pasca pandemi Covid-19. Salah satu janji yang diutarakan adalah perihal pembagian airdrop untuk kalangan muda. Ia mengatakan bahwa aksi itu merupakan bagian dari proyek stimulus untuk mendorong ekonomi dalam negeri.

Namun, dalam dengar pendapat dengan Komite Pembangunan Ekonomi DPR, Asisten Gubernur Bank Sentral, Daranee Saeju, mengungkapkan tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk memacu konsumsi. Selain itu, jika melihat konsumsi sektor swasta yang tengah meningkat, kebijakan tersebut mungkin tidak bermanfaat.

Airdrop Thailand Ditentang oleh Banyak Pihak

Program yang cenderung ambisius tersebut ternyata memantik reaksi dari beberapa kalangan. Salah satu pihak menganggap bahwa efek pengganda dari proyek itu—yang disebut-sebut mampu membantu perekonomian Thailand melesat hingga 5% di tahun depan—sulit dicapai.

Dua Mantan Gubernur Bank Sentral Thailand malah menganggap kebijakan baru yang akan dilakukan berpotensi menambah utang publik. Pasalnya, sumber dana yang akan digunakan berasal dari pinjaman berbagai lembaga negara.

Namun, menariknya, pemerintah Thailand mengaku akan menggunakan mekanisme tertentu yang pada akhirnya membuat kebutuhan dana airdrop yang digadang-gadang mencapai 548 miliar baht itu tidak dihitung sebagai utang publik.

Mantan Senator Thailand, Rosana Rositrakul, bereaksi keras mendengar hal itu. Dia mengajukan petisi ke Kantor Audit Negara (SAO) untuk melakukan penyelidikan dan menangguhkan skema distribusi mata uang digital tersebut.

“Skema uang digital 10 ribu baht bisa disamakan dengan skema jaminan beras dari rezim Yingluck Shinawatra yang membuat beberapa menteri kabinet dipenjara.”

Rosana Rositrakul, mantan Senator Thailand

Tidak berhenti di situ, Rositrakul juga meminta Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan investigasi terkait legalitas airdrop tersebut. Dia juga dikabarkan telah mengirim surat ke Komisi Eropa untuk membantu penyelidikan terkait skema itu.

Menurutnya, alasan krisis ekonomi untuk memberikan airdrop uang digital tetap tidak bisa dibenarkan.

Pandangan itu juga diperkuat oleh ekonom Thailand, Anusorn Tamajai. Ia menganggap bahwa negara itu tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mendanai kebijakan yang melibatkan pemberian uang gratis.

“Berdasarkan UU Pemeriksaan Negara tahun 2018, jika skema itu terbukti bertentangan dengan konstitusi dan aturan yang menyebabkan kerusakan pada sistem moneter dan fiskal, Ketua Komisi Pemeriksa Keuangan bisa mengundang pimpinan KPU dan Komisi Tindak Pidana Korupsi untuk bersama-sama mendalaminya,” pungkas Rosana.

Bagaimana pendapat Anda tentang penundaan airdrop uang digital di Thailand? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | November 2024

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori