Tornado Cash mengumumkan bahwa mereka mulai memblokir alamat-alamat dompet kripto yang terkena sanksi dari Kantor Pengawas Aset Asing Amerika Serikat (OFAC). Pengumuman tersebut sepertinya mengindikasikan arah industri kripto yang mulai melibatkan diri dengan regulasi di seluruh dunia.
Pada tanggal 15 April lalu, layanan mixer kripto yang berbasis pada jaringan Ethereum ini mengungkapkan bahwa mereka memanfaatkan oracle buatan Chainalysis untuk mengakses alamat dompet yang termasuk dalam daftar sanksi.
Alamat dompet yang dikendalikan oleh grup hacker Korea Utara, Lazarus, juga masuk ke dalam daftar tersebut. Grup hacker ini dituding FBI sebagai dalang dari pencurian aset kripto senilai US$620 juta dari sidechain Ronin Network milik Axie Infinity.
Selain Lazarus, sejumlah alamat dompet kripto yang terasosiasi dengan orang-orang dan grup ransomware Rusia juga termasuk ke dalam daftar sanksi.
“Menjaga privasi keuangan adalah hal penting untuk melindungi kebebasan kita, namun [tindakan] itu tidak seharusnya terjadi dengan ketidakpatuhan,” tulis Tornado Cash dalam sebuah cuitan.
Kebebasan Finansial Sedang dalam Ancaman
Akibat dari keputusannya, Tornado Cash pun dibanjiri kritik. Terlebih lagi, karena peran mereka sebagai alat yang digunakan oleh para investor kripto untuk menyamarkan transaksinya. Sejumlah pendukung privasi garis keras menganggap langkah Tornado Cash merupakan sebuah kontradiksi. Pasalnya, sifat utama dari suatu mixer kripto selalu tentang privasi dan otonomi.
“[Kebebasan finansial] harus benar-benar datang dengan adanya ketidakpatuhan,” ujar Bruno Skvorc, pendiri proyek NFT RMRK.
Ia menambahkan, “Satu-satunya jalan ke depan adalah ketidakpatuhan maksimal dan ini adalah langkah yang benar-benar pengecut.”
Bagi pemerintah, aset kripto kini terlalu mainstream untuk diabaikan dan terlalu berantakan untuk dibiarkan. Selain memberlakukan pajak pada aset kripto, lembaga pemerintahan di seluruh dunia sedang menargetkan agar investor kripto wajib melakukan registrasi dan menerapkan aturan penyingkapan penuh.
Kemunculan regulasi negara nampaknya merupakan harga yang perlu dibayar oleh komunitas kripto atas asimilasi kelas aset ini ke dalam perekonomian arus utama. Kondisi seperti demikian akhirnya menimbulkan pertanyaan eksistensial mengenai arah industri kripto. Apakah desentralisasi sebagai sebuah alat untuk melawan penyensoran adalah sebuah mitos?
“Sentralisasi dan platform kripto berlisensi akan selalu menjadi poin referensi untuk jenis keseimbangan yang perlu ditampilkan oleh industri baru ini, agar mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan regulator di seluruh dunia,” kata Daniele Casamassima, CEO dari ekosistem perbankan dan kripto Pure, kepada Be[In]Crypto.
“Mitos desentralisasi akan bisa menjadi kenyataan progresif, jika dApp bersedia untuk mengikuti arahan…namun, pertanyaannya, ada berapa banyak dApp yang akan menyelaraskan diri dengan pengecekan regulasi, sebab banyak yang mungkin melihat ini sebagai penghinaan terhadap prinsip kebebasan finansial,” imbuhnya.
Pelanggaran Regulasi
Regulasi diterbitkan dengan janji untuk mendukung inovasi yang kedengarannya tidak berbahaya. Tapi, masih belum jelas seberapa besar keinginan pemerintah akan membebani para investor dan exchange ke depannya.
Ada orang-orang ingin beroperasi dalam sistem yang “terasingkan”, jauh dari bank sentral dan pengawasan negara. Akan tetapi, konfrontasi terhadap kelompok terus meningkat, dengan adanya permintaan baru dari “atas ke bawah” kepada industri ini. Termasuk di antaranya adalah permintaan atas pengungkapan perusahaan dan pembekuan akun.
Sejumlah wilayah dengan kitab undang-undang yang telah “dipersenjatai” untuk mengendalikan aspek-aspek dalam penggunaan aset digital, meliputi Cina, India, Malaysia, Australia, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.
Cina melarang penggunaan dan perdagangan Bitcoin (BTC). Sementara, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka menganggap banyak aset kripto adalah sekuritas dan menerapkan hukum sekuritas terhadap dompet kripto dan crypto exchange, ketika diperlukan.
Dalam sebuah kiriman blog, arsitek DeFi kenamaan, Andre Cronje, menjelaskan bagaimana industri ini telah bergeser dari fundamentalisme otonom para pionirnya dan kini tengah mencari regulasi dan keamanan.
“Alih-alih berusaha melawan lembaga regulasi karena regulasi kripto, kita harus mencoba untuk terlibat dan mengedukasi kripto teregulasi. Bagaimana seharusnya sebuah lisensi penerbitan token terlihat? Bagaimana seharusnya sebuah kegiatan exchange diekspansikan?” katanya.
Dasar Etis untuk Pengambilan Keputusan Terdesentralisasi
Regulasi aset kripto biasanya tak jauh dari pembahasan mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme. Serangkaian pencurian mempersulit kripto, terlebih dengan permintaan para korban yang mengharapkan pemerintah agar masuk ke dalam kekacauan itu dan menjadi juru selamat mereka.
Crypto exchange dan penyedia jasa kripto lainnya telah menyambut rangkulan pemerintah secara hati-hati. Mereka mematahkan sikap para pionir kripto yang membatasi diri dan sinis terhadap pejabat pemerintahan.
Jonathan Caras, seorang anggota dewan pengatur Luna Foundation Guard, memberi tahu Be[In]Crypto, “Kami melihat sebuah contoh luar biasa dari pengambilan keputusan terhadap desentralisasi yang berhasil dengan Tornado Cash.”
Ia mengatakan bahwa desentralisasi selalu merupakan sebuah spektrum yang selalu melibatkan resistansi penyensoran di bagian front end, meski ada desentralisasi lain yang muncul pada back end. Caras meyakini, sentuhan lembut regulasi bisa menjadi sesuatu yang relevan untuk membawa aset kripto ke dalam arus utama.
“Kita tidak seharusnya bingung apakah pengambilan keputusan desentralisasi akan menguntungkan layanan sentralisasi, seperti oracle, atau tidak,” imbaunya.
Caras menambahkan, “Saya rasa cukup jelas sebuah kelompok terdesentralisasi dari para pengambil keputusan bisa menentukan ada batasan etis atau moral yang mereka tidak ingin bertanggung jawab atasnya, misalnya mengizinkan teroris untuk mencuci uang.”
“Namun, jika jenis keputusan ini dibuat secara sembunyi-sembunyi, [karena] mengetahui bahwa komunitas menolak ide tersebut, itu akan menjadi sebuah contoh kegagalan desentralisasi,” pungkasnya.
Kripto Menyerahkan Otonomi yang Sudah Dibayangkannya
Kripto dilahirkan sebagai penemuan anti penguasa, yang mana memungkinkan adanya bisnis tanpa perantara dilakukan peer-to-peer dan membuat pengguna dapat memanfaatkan kebijaksanaannya sendiri. Namun, kondisi itulah yang dieksploitasi oleh pihak-pihak dengan motif kriminal.
Sebagai contoh, peretas telah mencuri lebih dari US$1,22 miliar dari pasar decentralized finance (DeFi) di tahun ini saja. Di seluruh dunia kripto, semua hal ini digunakan oleh negara sebagai dalih untuk mengontrol.
Arah kripto yang saat ini sudah dipetakan oleh pejabat pemerintahan, berada sangat jauh dari apa yang sudah dideklarasikan oleh penemu Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dalam whitepaper Bitcoin.
“Apa yang diperlukan adalah sebuah sistem pembayaran elektronik berbasis buktik kriptografi, alih-alih kepercayaan, [sehingga] memungkinkan dua pihak manapun yang sama-sama mau bertransaksi secara langsung satu sama lain, tanpa memerlukan pihak ketiga terpercaya,” tulisnya.
Pihak ketiga kini sepenuhnya menyelam dalam ekosistem kripto. Sejumlah pemain industri kripto dengan tenang merasionalisasi kondisi itu sebagai fase kedewasaan perekonomian aset digital ini.
Seiring dengan kedewasaannya, industri kripto semakin terjerat dalam kebijakan pajak dan pengawasan institusi, seolah menyerahkan secara signifikan otonomi yang sudah dibayangkannya.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
