Laporan terkini mengungkapkan bahwa di bulan April tahun lalu, Binance diduga setuju untuk menyerahkan data pengguna kepada unit inteligensi keuangan di Rusia, sebagaimana dilansir oleh Reuters.
Saat itu, sebuah lembaga yang dikenal sebagai Rosfinmonitoring, atau Rosfin, tengah berusaha melacak jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin, yang telah dikumpulkan oleh pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Jaringan Navalny baru-baru ini dimasukkan ke dalam daftar organisasi terorisme.
Kepala Binance di Eropa Timur dan Rusia, Gleb Kostarev, diduga menyetujui permintaan Rosfin untuk membagikan data pengguna, menurut pesan singkat. Ia mengatakan kepada rekan bisnisnya bahwa ia tidak memiliki “banyak pilihan” dalam hal itu. Adapun data yang diserahkan meliputi nama dan alamat milik pengguna.
Sebelum invasi Rusia terhadap Ukraina terjadi di tanggal 24 Februari 2022, Binance mengatakan mereka telah “secara aktif berusaha mematuhi aturan di Rusia”, sehingga mengharuskannya untuk merespon kepada “permintaan yang patut dari para regulator dan lembaga penegak hukum”.
Di bulan April 2021, Kementerian Keuangan Rusia telah membuat sebuah draf “RUU regulasi mata uang digital”. Isi RUU tersebut mengharuskan perusahaan kripto mendirikan unit lokal di Rusia dan mengungkapkan data pengguna kepada para pejabat pemerintahan, jika diminta. Untuk sementara, Binance menyetujui proposal tersebut. Konsep RUU itu juga menyebutkan bahwa crypto exchange diharuskan bermitra dengan bank-bank Rusia—memungkinkan mereka atas deposit yang jauh lebih besar.
Membahayakan Data Identitas Pengguna
Ketika Navalny dituntut tahun lalu dan yayasannya dinyatakan sebagai organisasi terorisme, aparat keamanan menginterogasi banyak donatur yayasan yang telah menyumbang melalui bank Rusia. Kemudian, para pendukung Navalny ini akhirnya diimbau untuk “mempelajari cara menggunakan aset kripto”, dan disarankan untuk menggunakan Binance. Mereka pun akhirnya mengunggah dokumen identifikasi guna memverifikasi akunnya.
Kepala staf Navalny, Leonid Volkov, mengatakan kerangka regulasi yang diajukan oleh pejabat pemerintahan Rusia dapat membahayakan identitas dari para donatur tersebut.
“Orang-orang ini akan berada dalam bahaya,” tegas Volkov.
Reaksi Binance
Sebelum perang, Binance telah menunjukkan sikap suportif kepada RUU tersebut. Mereka meyakini bahwa rancangan aturan itu akan memberikan kejelasan dari sisi regulasi. Namun, sanksi dari negara Barat kepada bank-bank Rusia telah membuat “mustahil secara virtual bagi platform apa pun untuk memulai atau mempertimbangkan rencana ke depannya di wilayah itu,” ujar Binance.
Di minggu ini, crypto exchange yang memiliki volume terbesar skala global itu mengumumkan bahwa mereka akan membatasi akun milik warga negara dan perusahaan Rusia, yang memiliki simpanan aset kripto melebihi 10.000 EUR. Keputusan itu mereka buat sebagai bagian dari kepatuhan mereka terhadap sanksi putaran terbaru dari Uni Eropa, yang menyasar aset kripto.
Dugaan ini menguatkan narasi dari pendiri crypto exchange Ukraina KUNA, Michael Chobanian, yang mengatakan bahwa Binance telah bersikap kooperatif dengan pemerintah Rusia. Perwakilan hukum dari Binance lantas memberi tahu Reuters jika “keterlibatan aktif mereka dengan pemerintah Rusia kini sudah terhenti akibat adanya konflik.”
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
