Lihat lebih banyak

Kelompok Bank Sentral Rilis Proyek Pelacakan Aktivitas Kripto

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • BIS baru saja merilis proyek baru bernama Atlas, yang bertujuan untuk memetakan pergerakan mata uang kripto.
  • Kepala Pusat Inovasi BIS, Cecilia Skingsley, mengatakan proyek Atlas akan berperan penting bagi bank sentral secara global untuk mendapatkan data arus kripto secara lintas batas yang relevan.
  • BIS dan pihak bank sentral menganggap bahwa pasar kripto yang saat ini berkembang kurang transparan dalam menyajikan data.
  • promo

Bank for International Settlements (BIS), selaku hub bagi bank seentral di seluruh dunia, baru saja merilis proyek baru bernama Atlas. Proyek yang sudah dimulai bersama dengan De Nederlandsche Bank dan Deutsche Bundesbank itu berupaya untuk bisa memetakan pergerakan mata uang kripto.

Pada tahap awal, fokusnya bakal ditekankan pada jaringan Bitcoin (BTC). Di tahap itu, masing-masing regulator berniat untuk memberikan gambaran yang jelas terkait penggunaan BTC; termasuk bagaimana mata uang kripto digunakan, serta kapan dan di mana saja uang virtual tersebut beredar dan digunakan.

Dalam laporannya, BIS menyebutkan data yang disajikan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan bank sentral dan regulator keuangan. Dengan demikian, regulator bisa mendapatkan penilaian secara utuh terkait risiko pasar yang ditimbulkan oleh kripto.

Harus diakui, sejak kejatuhan pasar yang dipicu oleh ambruknya ekosistem Terra, kehancuran FTX, dan tutupnya beberapa lembaga perbankan yang ramah kripto; stabilitas makro di sistem keuangan tradisional (TradFi) juga terganggu. Oleh karena itu, dengan adanya proyek ini, setiap regulator nantinya bisa mendapatkan data pergerakan mata uang kripto yang bersumber dari crypto exchange dan blockchain publik, baik secara off chain ataupun on-chain.

Kepala Pusat Inovasi BIS, Cecilia Skingsley, mengatakan proyek Atlas akan berperan penting bagi bank sentral secara global untuk mendapatkan data arus kripto secara lintas batas yang relevan; baik untuk pembayaran maupun analisis makro ekonomi.

“Dalam analisis awal terhadap pengumpulan data, menunjukkan bahwa arus lintas batas sangat besar secara ekonomi dan penyebarannya tidak merata di seluruh geografis,” jelas Skingsley.

Pasar Kripto Dinilai Kurang Transparan

BIS dan pihak bank sentral menganggap bahwa pasar kripto yang saat ini berkembang kurang transparan dalam menyajikan data.

Meskipun operasional platform decentralized finance (DeFi) berjalan dengan menggunakan teknologi blockchain, namun informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa keuangan makro masih dirasa sangat kurang.

Di samping itu, BIS juga menyinggung soal eksploitasi yang terjadi pada Curve Finance. Mereka menyebut insiden itu memperlihatkan celah bahwa kerentanan yang terjadi di satu platform bisa menular ke entitas lainnya.

Proyek Atlas sendiri diklaim merupakan bagian dari rencana umum regulator keuangan dunia agar bisa lebih dalam mengawasi dan mencegah terjadinya risiko keuangan yang lebih besar di masa depan.

Pengembangan proyek ini digadang-gadang bakal mampu menciptakan ekosistem kripto menjadi jauh lebih berkembang. Pasalnya, regulator bisa mendapat dasbor data yang disesuaikan untuk mendapatkan informasi tertentu guna pengambilan keputusan.

“Melalui proyek Atlas, harapannya, para pembuat kebijakan bisa mendapatkan informasi secara utuh terkait kebijakan yang bakal mereka terapkan di industri kripto,” tambah BIS.

Namun, di sisi lain, hal itu juga bisa dianggap sebagai bentuk intervensi dari regulator keuangan dunia terhadap industri kripto. Padahal, industri kripto harusnya berjalan secara terdesentralisasi, tanpa campur tangan dari pihak lain.

Bank Sentral Sepakat bahwa Kripto Memperbesar Risiko Keuangan

Meskipun pandangan bank sentral terhadap adopsi kripto di masing-masing yurisdiksi berbeda, namun mereka memiliki anggapan yang sama terkait risiko kripto.

Financial Times (FT) melaporkan bahwa beberapa bank sentral yang memiliki kekuatan besar dunia sepakat bahwa aset kripto justru memberbesar risiko keuangan, khususnya bagi negara berkembang. Oleh karena itu, beberapa inisiatif akhirnya muncul untuk bisa mereduksi hal tersebut; mulai dari standar kebijakan kripto yang diterbitkan oleh Dewan Stabilitas Keuangan (FSB) hingga peta risiko stabilitas keuangan yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

“Meningkatnya risiko kripto dipicu oleh aturan hukum yang lebih lemah di negara berkembang, sehingga pada akhirnya mempersulit penegakan kontrak. Di sisi lain, penegakan hukum yang tidak konsisten bisa menimbulkan kebingungan dan meningkatkan risiko pasar,” jelas kelompok bank sentral.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Februari 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori