Bank Indonesia (BI) kembali mengumumkan akan segera meluncurkan rupiah digital. Konsep mata uang digital milik bank sentral atau central bank digital currency (CBDC) ini pernah mencuat pada tahun 2021 dan kembali digaungkan beberapa hari yang lalu. Rencana tersebut disambut baik oleh pelaku usaha di industri kripto yang menganggap bahwa hal itu merupakan langkah baik bagi literasi keuangan digital Indonesia.
Chief Executive Officer (CEO) Indodax, Oscar Darmawan, mengatakan langkah penggunaan rupiah digital merupakan sinyal baik untuk dapat meningkatkan ekosistem ekonomi digital. Pasalnya, jika hal itu jadi terealisasi, Indonesia memiiliki daya saing yang lebih baik dari negara lain.
“Dalam fokus pembahasan pada G20, juga disinggung terkait pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung keterlaksanaan ekonomi digital seperti Pembangunan infrastruktur, penentuan roadmap dan pemberian stimulus digitalisasi. Digitalisasi dalam sistem ekonomi tentu ada dengan harapan agar bisa memecahkan problematika yang selama ini terjadi. Terlebih juga mengurangi risiko dari penggunaan uang kertas,” katanya dalam keterangan pers.
Rupiah Digital Akan Lebih Baik jika Memanfaatkan DLT
Lebih lanjut, Oscar mengatakan, skema peluncurkan rupiah digital akan lebih baik jika memanfaatkan teknologi distributed ledger (DLT). Hal itu dikatakannya memiliki banyak kelebihan, mulai dari sisi keamanan dan juga transparansi.
Bank Indonesia sendiri sampai saat ini masih terus mempersiapkan peluncuran rupiah digital. Regulator yang dipimpin oleh Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia itu tengah dalam proses finalisasi untuk merilis konseptual desain dari rupiah digital.
Teknologi distributed ledger sendiri tidak berbeda dengan konsep blockchain. Oscar menjelaskan, teknologi blockchain sangat mengedepankan sifat transparansi dan efisiensi. Konsepnya pun sama dengan konsep Web 3.0 yang sama sama mengedepankan prinsip tersebut.
“Sehingga fungsinya sebagai pembayaran atau alat tukar bisa jauh lebih efisien, transparan, dan aman,” jelas Oscar.
Kripto di Indonesia Bukan untuk Pembayaran
Diapun menegaskan bahwa aset kripto di Indonesia, seperti Bitcoin dan aset kripto lain, bukanlah alat pembayaran, melainkan sebuah komoditas atau aset yang dimanfaatkan untuk investasi.
Perkembangan yang terjadi antara rupiah digital dan aset kripto disebut Oscar akan berjalan dalam koridornya masing-masing. Karena, jika dilihat berdasarkan fungsi, keduanya memiliki peran yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, adanya rupiah digital justru digadang-gadang bakal memudahkan akses investor ke perdagangan kripto, lantaran keduanya berada di dunia digital.
“Regulasi mengenai kripto berada di bawah Bappebti dalam naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur oleh Bappebti merupakan komoditas. Berdasarkan peraturan pemerintah saat ini, kripto adalah suatu komoditas digital yang telah teregulasi dan hanya bisa dimiliki oleh para investor sebagai suatu aset bukan sebagai alat pembayaran. Jadi ini merupakan hal yang berbeda dan tidak akan mengganggu,” tambahnya.
Dengan adanya pembentukan rupiah digital, Oscar justru menganggap bahwa langkah ini akan mengokohkan ekosistem ekonomi digital Indonesia. Baik itu bagi stakeholder, seperti pemerintah, ataupun pengusaha; karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan literasi keuangan digital dan meningkatkan perekonomian.
“Fungsi antara aset kripto dan rupiah digital itu berbeda. Tetapi, baik pelaku usaha seperti kami dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan literasi keuangan digital. Indodax selaku penyedia platform investasi digital juga memiliki tujuan serupa. Saya percaya blockchain maupun kripto dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tuturnya.
- Baca juga: CEO Indodax Beri Tanggapan Positif atas Niatan Kemendag Menyiapkan Regulasi Kripto Tanah Air
Lembaga Perbankan Global Tidak Fokus pada DLT
Di saat dunia seperti terlihat sibuk dalam mempersiapkan mata uang digital, survei yang digelar Federal Reserve (The Fed) malah memperlihatkan sebaliknya. Hasil survei The Fed mengungkapkan bahwa 56% lembaga perbankan dunia tidak memasukkan DLT sebagai prioritas utama pengembangan bisnis.
Survei yang melibatkan 80 lembaga perbankan global itu menyebutkan bahwa 33,8% responden mengaku bahwa perusahaannya tidak memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya pada DLT ataupun produk terkait kripto dalam 2 tahun ke depan. Dengan kata lain, persentase itu setara dengan 27 bank, yang terdiri dari 13 bank lokal dan 14 bank asing.
Sementara itu, hanya 18 responden atau sekitar 22,5% hanya menjadikan DLT dan aset kripto sebagai prioritas rendah.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
