Lihat lebih banyak

Dituduh Senator Warren Manfaatkan Mantan Pejabat Pemerintah, Begini Bantahan Coinbase

3 mins
Diperbarui oleh Ahmad Rifai
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Coinbase akhirnya memberikan bantahan atas tuduhan yang dilayangkan senator Elizabeth Warren.
  • Senator anti-kripto itu menuduh para entitas kripto sengaja pekerjakan mantan pejabat negara.
  • Konon, tujuannya adalah untuk melemahkan upaya mengatasi peran kripto dalam pendanaan teroris.
  • promo

Perseteruan antara industri kripto dan senat Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Setelah menerima surat dari senator Elizabeth Warren yang menyebut Coinbase dan entitas lainnya secara sengaja mempekerjakan mantan petinggi negara untuk melemahkan upaya bipartisan dalam mengatasi peran kripto dalam pendanaan teroris, kini Kepala Kebijakan Global Coinbase, Faryar Shirzad, membantah hal itu dan mengatakan bahwa klaim tersebut adalah sesuatu yang salah.

Dalam surat yang ditujukan kepada Elizabeth Warren, perwakilan Coinbase itu menjelaskan keberpihakan mereka terhadap anti-pendanaan terorisme. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Coinbase dengan merekrut para pakar keamanan nasional justru merupakan perjuangan untuk menghalau aktivitas gelap di sektor kripto.

“Klaim Anda bahwa Coinbase berusaha melemahkan undang-undang (UU) bipartisan terkait mata uang kripto adalah salah. Tuduhan Anda bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk penafsiran yang keliru,” tegas Shirzad.

Menurutnya, Coinbase akan terus menjadi pendukung aktif UU dan regulasi yang bertanggung jawab di sektor kripto. Bahkan, dia mengatakan bangunan atas rezim aturan yang aman dan patuh merupakan bagian integral dari pertumbuhan serta stabilitas industri kripto.

Tuduhan Senator Warren Datang Saat Dukungan Kripto Menguat ke Politisi

Pada 19 Desember lalu, senator Warren mengirim surat ketiga entitas kripto, yaitu Blockchain Association, Coin Center, dan Coinbase. Dalam surat itu, anggota senat yang terkenal vokal dalam kebijakan anti-kriptonya mempertanyakan niat mereka dengan menarik para mantan petinggi negara, termasuk Mark Esper, mantan menteri pertahanan AS, ke dalam Coinbase.

Selain itu, Blockchain Association pun disebut sudah mengirim sebuah surat yang ditandatangani oleh 40 mantan pejabat militer untuk menentang kebijakan yang bakal mendorong pelaku industri aset digital ke luar negeri. Hal tersebut dianggap senator Warren merupakan salah satu trik lobi yang digunakan industri kripto untuk memberikan lapisan legitimasi atas keinginannya untuk melemahkan aturan pembatasan kripto dalam pendanaan teror.

“Sejumlah anggota Kongres telah memperkenalkan UU untuk mengatasi kesenjangan dalam kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (AML) dan pendanaan terorisme berbasis kripto. Namun, respon industri tampaknya berfokus pada penundaan dan penolakan aturan baru tersebut,” jelas senator Warren.

Menanggapi hal itu, Shirzad sebagai perwakilan Coinbase mengaku siap untuk memberikan arahan terkait langkah penting yang diambil negara lain untuk mengadopsi teknologi kripto dalam memerangi pendanaan teror.

Di sisi lain, para perusahaan kripto, termasuk Coinbase, memang tengah berupaya mendapatkan kejelasan aturan kripto di AS lewat jalur politik. Laporan terbaru menyebutkan, sekitar 22 individu dan entitas, termasuk di dalamnya Brian Armstrong, selaku CEO Coinbase, dan Coinbase sendiri ikut menyumbangkan dana ke Komite Aksi Politik (Super PAC) untuk mendukung kampanye para tokoh yang pro terhadap kripto.

Koalisi itu sudah berhasil menghimpun dana sebanyak US$78 juta atau lebih dari Rp1 triliun.

Ingatkan Konsekuensi dari Tindakan Keras ke Industri Kripto

Meski begitu, Shirzad pun mengingatkan kepada pemerintah bahwa penting untuk menjaga teknologi baru dan fundamentalnya tetap berada di AS. Menurutnya, upaya senator Warren untuk mendorong inovator aset digital keluar negeri akan memiliki konsekuensi berupa hilangnya kepemimpinan AS di industri ini.

Kepala Kebijakan Global Coinbase itu mencontohkan bahwa hal tersebut sudah terjadi di dalam bidang semikonduktor dan teknologi smartphone yang pada akhirnya telah melemahkan keamanan nasional negara.

“Saat ini, Cina secara aktif berupaya mendatangkan inovator aset digital ke Hong Kong dan sebagian besar anggota G20 juga sudah mengintegrasikan aset digital dan kripto ke dalam sistem keuangan mereka,” jelas Shirzad.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Mei 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori