Lihat lebih banyak

Dana Pensiun di AS Didesak untuk Tidak Membeli Aset Digital

3 mins
Diperbarui oleh Ahmad Rifai
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Jaksa Agung New York mendesak pemerintah AS untuk mengesahkan aturan yang melarang penggunaan dana pensiun dalam aset digital.
  • Muncul usulan agar aset digital tidak dapat dibeli menggunakan dana yang berasal dari program rencana pensiun.
  • Pasalnya, meskipun aset kripto kian populer, hal itu dinilai tidak mengubah sifat dasarnya yang tidak memiliki nilai intrinsik.
  • promo

Letitia James yang merupakan Jaksa Agung New York mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengesahkan aturan yang melarang penggunaan dana pensiun dalam aset digital.

Dalam surat yang ditujukan kepada senator Ron Wyden dan Mike Crapo, diusulkan agar aset digital yang termasuk di dalamnya mata uang kripto, koin, dan token digital ditetapkan sebagai aset yang tidak dapat dibeli menggunakan dana yang berasal dari Individual Retirement Accounts (IRA) seperti dalam program rencana dana pensiun 401 (k) dan 457.

Selain itu, Jaksa Agung New York juga merekomendasikan agar kongres menolak usulan Undang-Undang (UU) Modernisasi Tabungan Pensiun yang membuka celah bagi produk tabungan pensiun 401 (k) untuk mengunakan aset digital sebagai opsi dalam investasi.

“Meskipun aset kripto kian populer, itu tidak mengubah sifat dasarnya yang tidak memiliki nilai intrinsik. Selain itu, aset kripto pun tidak mewakili kepemilikan seperti yang terdapat dalam investasi saham. Hal yang terpenting lainnya adalah risiko atas volatilitas ekstrim bagi investor ritel,” jelas Letitia James.

Salah satu buktnya, menurut Letitia James adalah nilai dari kripto yang mencapai rekor terendahnya pasca kehancuran ekosistem Terra (LUNA). Hal tersebut dinilai berdampak sangat serius lantaran para investor mengalami kerugian hingga ratusan miliar dolar AS.

Ironisnya, kejadian tersebut kembali terjadi bahkan pada tahun yang sama. Kali ini, penyebabnya adalah kegagalan FTX dalam megelola likuiditas yang pada akhirnya menyeret harga native token yang dimiliki yaitu FTT jatuh ke posisi terendah sepanjang masa. Hal yang membuatnya menarik adalah, pendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ternyata pernah menggambarkan salah satu bagian dari industri kripto yang hampir sama dengan skema ponzi.

“SBF menggambarkannya [industri kripto] sebagai bangunan yang terdiri dari sebuah kotak yang akan memiliki kapitalisasi miliaran dolar AS jika semua orang mengganggapnya bernilai,” lanjut Letitia James.

Akan Berpengaruh pada Alokasi Dana Sosial

Salah satu alasan Jaksa Agung New York mendesak aturan terkait larangan pembelian aset digital dengan menggunakan dana pensiun adalah dampaknya terhadap alokasi dana sosial bagi masyarakat usia lanjut.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021 total aset pensiun di AS mencapai US$40,8 triliun dengan US$24 triliun di antaranya dihasilkan dari IRA. Ketika tabungan pensiun berkurang lantaran ditempatkan dalam aset spekulatif, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan kehidupan yang layak terhadap para orang-orang yang telah purna tugas tersebut.

“New York mengalokasikan dana US$143 juta untuk membantu orang lanjut usia pada tahun lalu. Kemudian, Pennsylvania memproyeksikan terdapat peningkatan secara kumulatif biaya bantuan bagi pensiun sebesar US$14,3 miliar dari 2015 sampai 2030 mendatang,” ungkap Letitia James.

Dengan adanya larangan investasi dana pensiun ke aset digital, hal itu akan meminimalisir risiko kerugian pada kemudian hari. Selain itu, aset digital dinilai tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam rencana dana pensiun karena profil risikonya yang unik tetapi signifikan.

Fidelity Diminta Tinjau Kembali Eksposur ke Bitcoin

Salah satu raksasa pengelola dana pensiun, Fidelity Investment, memiliki eksposur pada Bitcoin dalam salah satu produk tabungan pensiunnya. Mereka diperkirakan menawarkan eksposur terhadap BTC sebanyak 20%.

Masuknya lembaga keuangan dana pensiun ke aset digital disebabkan belum adanya aturan yang melarang aset kripto dalam instrumen dana pensiun. Hal itu terlihat dari dikeluarkannya dokumen bantuan kepatuhan pada Maret lalu. Meski begitu, Departemen Ketenagakerjaan AS mengingatkan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk memilih opsi yang lebih bijaksana.

Adapun terdapat tiga Senator yang sudah mengirimkan surat kepada CEO Fidelity Investment, Abigail Johnson. Mereka adalah Elizabeth Warren, Tina Smith, dan Richard J Durbin yang mengimbau agar Fidelity kembali mempertimbangkan keputusannya terkait produk 401 (k) yang memberi izin investor mendapatkan eksposur.

“Industri aset digital semakin tidak stabil dan kacau. Sementara Fidelity adalah perusahaan keuangan yang dipercaya oleh lebih dari 32 juta orang AS dan 22 ribu pemberi kerja untuk mengelola dana pensiun,” tulis mereka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa saat ini sudah memasuki masa krisis keamanan pensiun. Dengan begitu, diharapkan agar jangan sampai diperparah dengan eksposur tabungan pensiun ke risiko yang tidak perlu.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori