Lihat lebih banyak

Pemerintah AS: Sanksi Lebih Tegas Perlu Ditegakkan dalam Ekosistem Aset Digital

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Departemen Keuangan AS mendesak Kongres agar menetapkan sanksi lebih tegas terhadap entitas kripto yang memfasilitasi tindak kriminal.
  • Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo, meminta agar setiap pelaku usaha yang ada di industri aset digital bersikap proaktif untuk mencegah platform mereka digunakan oleh organisasi kriminal transnasional.
  • Sikap Departemen Keuangan menandakan bahwa pemerintah AS bakal memasang kebijakan yang lebih tegas lagi untuk menertibkan industri aset digital, termasuk stablecoin.
  • promo

Melalui Departemen Keuangan, pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak Kongres agar menetapkan sanksi lebih tegas terhadap entitas kripto yang memfasilitasi tindak kriminal. Berkaca pada kasus Binance yang divonis bersalah dalam aktivitas pencucian uang, perlu adanya hukuman khusus yang benar-benar mampu membuat efek jera bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut.

Dalam acara KTT Kebijakan Asosiasi Blockchain 2023, Wakil Menteri Keuangan AS, Wally Adeyemo, mengatakan sektor aset digital sejatinya menyimpan potensi yang sangat besar untuk menata ulang perdagangan.

Berdasarkan Kantor Riset Keuangan, pada tahun 2021 saja, terdapat lebih dari 2 miliar transaksi dengan nilai transaksi mata uang virtual mencapai US$1,4 triliun. Hal itu memperlihatkan bahwa perlu adanya promosi inovasi yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Adeyemo mencatat bahwa Binance, yang notabene adalah crypto exchange terbesar untuk volume perdagangan, malah membiarkan dirinya digunakan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak, perdagangan narkotika ilegal, dan terorisme. Tidak tanggung-tanggung, aktivitas jahat yang difasilitasinya mencapai lebih dari 100 ribu transaksi.

Oleh karena itu, Adeyemo meminta agar setiap pelaku usaha yang ada di industri aset digital bersikap proaktif untuk mencegah platform mereka digunakan oleh organisasi kriminal transnasional.

“Saya berharap industri aset digital akan bermitra dengan pemerintah untuk merancang alat dan cara baru guna melindungi aset digital agar tidak disalahgunakan.”

Wally Adeyemo, Wakil Menteri Keuangan AS

Usulkan Sanksi untuk Memutus Pelaku dari Sistem Keuangan AS

Demi membangun ekosistem aset digitalnya secara positif, Departemen Keuangan AS telah memberikan serangkaian rekomendasi kepada Kongres. Mereka menganjurkan agar Kongres memperluas otoritas pemerintah dengan alat dan sumber daya yang lebih lebar untuk mengejar pelaku kejahatan di sektor aset digital.

Menurutnya, penerapan sanksi tidak hanya ditujukan bagi pelaku yang memang terbukti melakukan kejahatan. Perusahaan lain yang juga menjalin bisnis dengan entitas yang sudah terkena sanksi, harus mendapatkan hukuman yang sama dan terputus dari sistem keuangan AS.

Adeyemo mengakui bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, strategi tersebut merupakan salah satu cara untuk bisa memastikan kelompok kejahatan tidak bisa mendapatkan tempat perlindungan yang aman dalam ekosistem aset digital.

Departemen Keuangan sepertinya juga bakal melakukan amandemen terhadap undang-undang yang selama ini dijadikan pegangan untuk menghadapi risiko keuangan gelap. Dalam pernyataannya, Adeyemo menyebut bahwa aturan yang sudah berumur puluhan tahun tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatasi risiko keuangan yang dihadapi pada tahun 2023.

Stablecoin Ikut Jadi Sasaran

Sikap Departemen Keuangan menandakan bahwa pemerintah AS bakal memasang kebijakan yang lebih tegas lagi untuk menertibkan industri aset digital, termasuk stablecoin.

Dalam pandangan Departemen Keuangan, perlu adanya tanggung jawab untuk penerbit stablecoin, khususnya yang menggunakan paritas dolar AS dan berada di luar negeri. Dengan demikian, pemerintah pun dapat menerapkan prosedur pencegahan terorisme. Meski begitu, pihak Departemen Keuangan tidak menyebutkan secara spesifik stablecoin mana yang mereka maksud.

“Kita tidak bisa mengizinkan penyedia jasa keuangan menggunakan taktik penghindaran yurisdiksi untuk menghindari kepatuhan terhadap hukum,” tegas Adeyemo.

Membincang soal stablecoin, Tether, salah satu perusahaan penerbit stablecoin terpopuler, rupanya juga sempat menjadi sorotan pemerintah AS. Stablecoin besutan Tether diduga digunakan oleh sindikat kejahatan.

Walau demikian, sepertinya nasib Tether untuk sementara ini masih terbilang lebih beruntung ketimbang Binance. Sejauh ini, pihak Tether belum menghadapi tindakan hukum sekeras yang dialami oleh Binance.

Bagaimana pendapat Anda tentang dorongan dari Departemen Keuangan AS untuk menegakkan aturan di dalam ekosistem aset digital? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Mei 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori