Forum G20 menyerukan agar aturan mata uang kripto menjadi lebih ketat lagi. Keruntuhan pasar yang dipicu oleh FTX dan beberapa sentimen negatif lain, membawa kekhawatiran tersendiri bahwa kegagalan kripto bisa berdampak luas terhadap sektor keuangan.
Menariknya, seruan tersebut muncul tidak lama setelah Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pelarangan kripto bukanlah opsi terbaik, karena berpotensi mengebiri inovasi. IMF memberikan rekomendasi untuk memberikan batasan dalam penerapan kripto, seperti anjuran untuk tidak menggunakannya sebagai alat pembayaran sah di suatu negara.
India, selaku pemegang Presidensi G20, mengungkapkan perlu upaya kolektif secara global untuk bisa menangani masalah yang ditimbulkan oleh mata uang kripto. Sebagai salah satu strateginya, Kementerian Keuangan setempat telah menggelar beberapa seminar untuk negara anggota G20 guna membahas tata cara membuat kerangka kerja bersama.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dewan Stabilitas Keuangan (FSB). Regulator keuangan global tersebut juga tengah menggodok panduan mata uang kripto berjenis stablecoin untuk bisa dimanfaatkan secara luas oleh negara di dunia.
Rasa khawatir akan dampak dari kripto secara keseluruhan sepertinya mampu menyamakan tujuan dari masing-masing regulator keuangan. Beberapa pihak yang selama ini tegas menolak kehadiran kripto mulai melunak dan memilih untuk bekerja bersama.
Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, menambahkan bahwa penting untuk menerapkan kerangka aturan yang kuat.
“Kami belum menyarankan larangan langsung aktivitas kripto. Namun, yang jelas sangat penting untuk bisa menerapkan kerangka aturan yang kuat. Kami juga bekerja dengan pemerintah lain,“ jelas Yellen.
India sendiri sebenarnya belum juga memiliki kepastian sikap terhadap aset kripto. Perdana Menteri India, Narendra Modi, sudah beberapa tahun ini memperdebatkan apakah undang-undang yang akan dikeluarkan bakal berfungsi mengatur atau melarang aset kripto. Namun, Bank Sentral India secara tegas mengungkapkan bahwa aset kripto harus dilarang lantaran mirip dengan skema Ponzi.
Apa pun di Luar Bank Sentral Bukanlah Mata Uang
Dalam Forum G20, Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengungkapkan negara anggota G20 sudah sepakat bahwa apa pun yang diterbitkan di luar bank sentral bukanlah mata uang. Hal itu juga sekaligus menjawab kemungkinan adopsi yang lebih luas bagi aset kripto yang dikeluarkan oleh swasta. Artinya, hanya mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral alias central bank digital currency (CBDC) yang dianggap sebagai mata uang sah.
“Ini adalah posisi yang telah lama diambil oleh India dan sekarang mendapat pengakuan dari banyak anggota yang berbeda. Tetapi yang jelas teknologi ini (kripto) sangat berguna bagi fintech,“ jelas Sitharaman.
Selain itu, forum tersebut juga menyebutkan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa ekosistem aset kripto; termasuk pemantauan stablecoin secara ketat dan tunduk pada regulasi dan pengawasan yang kuat. Dengan mekanisme seperti itu, harapannya bisa mengurangi potensi risiko terhadap stabilitas keuangan.
Gubernur Bank Sentral India Lihat Kripto sebagai Ancaman
Urgensi hadirnya aturan yang ketat bagi industri kripto sudah sangat mendesak. Pasalnya, Gubernur Bank Sentral India, Shaktikanta Das, mengatakan bahwa kripto tidak memiliki nilai dasar. Lalu, jika Bank sentral gagal mengatur kripto, maka akan menimbulkan risiko bagi stabilitas makro ekonomi dan juga keuangan.
Meski begitu, dirinya tetap beranggapn bahwa aset kripto harus dilarang. Andaikan dibiarkan terus tumbuh, maka krisis keuangan berikutnya bisa jadi datang dari mata uang kripto swasta.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
