Perwakilan dari Human Rights Foundation (HRF), organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfokus pada isu hak asasi manusia (HAM), menyatakan bahwa Bitcoin (BTC) memperbaiki demokrasi yang rusak dan memerangi korupsi yang dilakukan pemerintah dengan membatasi kekuatan mereka untuk mengendalikan masyarakat.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Alex Gladstein, selaku Chief Strategy Officer (CSO) HRF, pada hari Senin (20/2). Sosok yang juga merupakan Bitcoin Maximalist itu berpendapat bahwa sifat Bitcoin yang terdesentralisasi dapat bertindak sebagai penghalang bagi tindakan korup dan kepemimpinan tirani.
“Di mana demokrasi telah runtuh, saya pikir itu sangat jelas terkait dengan mata uang fiat. Menurut saya, Bitcoin memperbaikinya dengan cara ini,” ungkap Alex Gladstein.
Mempersulit Pemerintah Otoriter
Alex Gladstein terlibat di HRF sejak tahun 2007. HRF berfokus mempromosikan dan melindungi HAM secara global, terutama di negara-negara yang dikendalikan oleh pemimpin otoriter.
Dalam wawancara terbarunya dengan akun YouTube Simply Bitcoin, dia mengatakan bahwa Bitcoin mewakili kebebasan berbicara, hak milik, dan pasar modal terbuka, yang semua itu mencekik pemerintah tirani. Selain itu, pemerintah tirani, atau yang hanya menggunakan demokrasi sebagai kedok belaka, dinilai seringkali mengandalkan penyensoran, penyitaan, dan pasar modal tertutup.
“Inilah yang dibutuhkan Cina dan Rusia untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan sensor, mereka membutuhkan pasar modal yang tertutup, dan mereka membutuhkan penyitaan. Bitcoin mempersulit pemerintah untuk memaksakan hal-hal itu kepada rakyat mereka,” ungkap CSO HRF itu.
Sebagai catatan, pemerintah Cina melarang hampir semua transaksi kripto pada tahun 2021. Dalam perkembangannya, regulasi terbaru kripto di Hong Kong memicu spekulasi bahwa sikap Cina terhadap dunia kripto akan melunak.
Sementara itu, Rusia pada tahun 2020 secara resmi melarang penggunaan kripto untuk tujuan pembayaran lewat undang-undang (UU) On Digital Financial Assets. UU itu tidak melarang orang Rusia berinvestasi di kripto, tetapi para crypto exchange masih belum diregulasi. Dalam perkembangannya, pemerintah Rusia tampak mencari peluang penggunaan kripto sebagai cara menghindari pengekangan sanksi yang diberlakukan oleh pihak barat.
“Saya tidak melihat kekuatan diktator ini bekerja dengan baik dalam standar Bitcoin. Saya pikir itu menjadi sangat sulit bagi mereka,” imbuh Alex Galdstein.
- Baca Juga: Tawarkan Bitcoin sebagai Legal Tender, Ide Miliarder Tim Draper Ditolak Bank Sentral Sri Lanka
Akan Lebih Banyak Orang Beralih ke Bitcoin
Dia memperkirakan akan ada lebih banyak momen pemicu pada tahun-tahun mendatang saat orang-orang mengalami masalah teknis dan likuiditas dengan layanan keuangan tradisional (TradFi) yang akan mengakibatkan lebih banyak orang beralih ke Bitcoin sebagai alternatif.
“Jika ada konflik atau gangguan dalam perdagangan atau komunikasi, Anda hanya akan melihat banyak masalah, dan setiap masalah itu seperti momen yang akan mencetak para Bitcoiner baru berdasarkan kebutuhan,” jelasnya.
Baru-baru ini, kekurangan ‘uang kertas baru’ di Nigeria memicu protes keras dan membuat orang-orang melakukan penggerebekan di sejumlah bank karena masyarakat frustasi mencoba mendapatkan uang mereka. Bahkan, sempat terjadi kekacauan di luar kantor bank sentral Nigeria (CBN) pada hari Jumat (17/2). Saat kejadian itu, puluhan orang mencoba masuk untuk menyetorkan ‘uang lama naira’ mereka.
Menurut data yang disediakan NairaEx, Bitcoin exchange di Nigeria, harga 1 bitcoin saat ini telah mencapai sekitar 18,9 juta naira Nigeria atau sekitar US$41.052. Padahal, harga Bitcoin rata-rata di sejumlah crypto exchange global sekitar US$24.903.
Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Bitcoin
Dalam Bitcoin Conference 2022, Alex Gladstein turut memandu jalannya panel diskusi bersama sejumlah aktivis HAM dari berbagai negara. Menurut aktivis HAM asal Togo, Farida Naourema, Bitcoin adalah uang dekolonisasi.
Kemudian, pembelot dan aktivis Korea Utara , Yeonmi Park, mengatakan bahwa pemerintah yang lalim tidak dapat mengambil uang rakyat dengan seenaknya. Bitcoin memberikan solusi itu.
Sementara Fadi Elsalameen, yang merupakan pegiat anti-korupsi di Palestina, mengungkapkan bahwa perjanjian ekonomi antara Israel dan Palestina membuat Palestina tidak memiliki mata uang mereka sendiri, hingga bank sentral yang punya kendali atas kebijakan moneter.
“Semakin saya belajar tentang Bitcoin, semakin saya menyadari jika seseorang dapat menjadi bank mereka sendiri dengan Bitcoin, dan saya selalu lebih suka berurusan dengan Bitcoin.“
Bagaimana pendapat Anda tentang pendapat Human Rights Foundation (HRF) terhadap Bitcoin (BTC)? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
