Kisruh Israel dengan negara Islam ternyata berlanjut hingga ke urusan aset kripto. Menurut data Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Teror (NBCTF), terungkap bahwa sejak tahun 2021, Israel telah melakukan sita terhadap 190 akun kripto yang disebut terafiliasi dengan negara Islam, perusahaan Palestina, serta organisasi yang terhubung dengan kelompok Hamas.
Berdasarkan laporan Reuters, terdapat 2 akun yang berhubungan dengan Negara Islam dan lusinan akun lainnya terbagi atas akun entitas milik negara Palestina yang terhubung dengan Hamas. Aksi tersebut sengaja dilakukan untuk menggagalkan aktivitas kelompok teror Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam mencapai tujuannya.
Meski begitu, dokumen NBCTF yang dilihat Reuters tidak menyebutkan berapa besaran nilai kripto yang disita dan bagaimana detail akun tersebut terhubung dengan negara Islam.
Aksi itu bukanlah kali pertama Israel melakukan penegakan terhadap akun kripto yang dianggapnya terhubung dengan kelompok berbahaya. Awal Maret lalu, Kementerian Pertahanan Israel juga sudah menyita 30 crypto wallet yang terhubung dengan sayap militer Hamas. Crypto wallet tersebut terhubung ke 12 akun yang terkait dengan exchange al-Mutahadun untuk mendanai kelompok teror.
Binance Klaim telah Bantu Bekukan Aset Senilai US$1 Miliar
Menanggapi sita akun yang dilakukan Israel, Binance menjelaskan bahwa pelaku kriminal tidak melakukan pendaftaran akun atas nama organisasi kejahatannya. Sehingga perusahaan perlu menggandeng otoritas kontra-terorisme internasional dalam kegiatan tersebut.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah kinerja para penegak hukum dalam melakukan investigasi. Terlebih lagi, menurut mereka, kehadiran blockchain terbukti mampu menjadi upaya penegakan hukum paling mumpuni dalam hal anti pencucian uang. Sifat blockchain yang immutable (tidak bisa diubah) membuat siapa saja yang menjadikan kripto sebagai alat pencucian uang bisa dilacak dengan mudah dibanding uang tunai.
“Sepanjang tahun ini, Binance telah membantu penegak hukum untuk membekukan atau menyita aset senilai US$1 miliar. Hampir setengah dari tim kepatuhan kami juga ikut terlibat dalam pengendalian sanksi seperti anti pencucian uang, know-your-customer (KYC), pemantauan on-chain, dan name screening,” jelas Binance secara terpisah.
Meski begitu, perlu dipahami, bahwa tidak mungkin untuk bisa melakukan blokir atau mengembalikan deposit aset digital setelah transaksi diverifikasi di blockchain.
Ada US$23,8 Miliar Dana Kripto yang “Dicuci” pada Tahun Lalu
Sejak awal kehadirannya, aset kripto sudah mengundang banyak pro dan juga kontra. Bagi pegiat teknologi, infrastruktur blockchain, yang menjadi tulang punggung aset kripto, bisa dimanfaatkan untuk memudahkan kehidupan dan proses transaksi yang selama ini berjalan ruwet. Namun, di sisi lain, sifat dasar kripto yang anonim dipandang beberapa pihak bisa disalahgunakan untuk aktivitas terlarang. Seperti pendanaan terorisme, misalnya.
PBB juga sudah mengendus hal tersebut. Mereka mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pendanaan terorisme menggunakan aset kripto bakal terus meningkat. Dalam beberapa tahun lalu, PBB menyebut sekitar 5% dari pendanaan terorisme di biayai oleh sektor kripto.
Kemudian, perusahaan analitik blockchain Chainalysis menemukan fakta bahwa pada tahun 2022 kemarin saja, jumlah aliran dana yang berasal dari industri kripto yang diduga digunakan sebagai pencucian uang mencapai US$23,8 miliar. Jumlah tersebut meningkat 68% dibanding tahun 2021 lalu.
Akan tetapi, laporan dari RAND Corporation mengungkap bahwa mata uang kripto bisa digunakan untuk pendanaan terorisme merupakan suatu hal yang berlebihan. Dalam penelitian bertajuk “Conflict & Terrorism“, disebutkan bahwa aktivitas keuangan ISIS dari tahun 2012 sampai 2020 yang melibatkan kripto hanya mencapai 1% dari total transaksi yang ada.
Lalu, laporan tersebut juga menjelaskan bahwa para kelompok teror tersebut lebih menyukai pendanaan dengan metode tunai, dengan jumlah yang mencapai 60% dari 204 kasus yang bisa diidentifikasi. Sementara itu, 29% lainnya memilih menggunakan media money service business (MSB), seperti Western Union atau MoneyGram; dan 6% menggunakan platform pembayaran daring, seperti PayPal.
“Transfer dana yang melibatkan bank dan mata uang virtual (tidak termasuk kripto), masing-masing sebesar 2% dan 1% menggunakan mata uang kripto,” bunyi laporan itu.
Elliptic Sebut Dogecoin (DOGE) Jadi Alat Kriminal dan Terorisme
Menariknya, aset kripto yang terlibat dalam aksi pencucian uang tak hanya dari golongan blue chip. Menurut penelitian Elliptic, aset kripto meme coin Dogecoin (DOGE) ternyata juga kerap digunakan oleh anggota kriminal untuk melancarkan aksinya.
“Terdapat peningkatan adopsi dalam penggunaan aset kripto untuk membiayai kegiatan terosisme. Selain itu, aktor jahat yang menerima dan menggunakan DOGE untuk penyedia pornografi anak juga bertambah,” tulis Elliptic.
Upaya untuk menggagalkan mata uang kripto untuk dijadikan sarana pendanaan kelompok teror atau kegiatan ilegal lainnya sebenarnya sudah terus digaungkan oleh banyak negara dan entitas. Namun, karena belum adanya aturan yang jelas terkait kripto itu sendiri membuat aturan yang berjalan di masing-masing negara tidak seragam.
Bagaimana pendapat Anda tentang temuan terkait aksi sita akun kripto yang dilakukan oleh pemerintah Israel ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
