Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa, melayangkan sanksi terbaru kepada Rusia, termasuk melarang untuk melayani semua crypto wallet yang dimiliki oleh warga Rusia.
“Larangan yang ada pada aset kripto telah diperketat dengan melarang semua crypto wallet, akun, atau layanan penyimpanan, terlepas dari jumlah isi crypto wallet tersebut,” bunyi pernyataan yang dirilis Komisi Eropa pada hari Kamis (6/10).
Jika sebelumnya larangan hanya berlaku untuk orang Rusia yang menyimpan kripto senilai lebih dari 10.000 euro (sekitar Rp150,54 juta), maka sekarang pembatasan berlaku untuk semua warga Rusia. Pembatasan tidak hanya berlaku bagi crypto wallet. Namun, sekarang juga diterapkan untuk akun yang dimiliki warga Rusia di crypto exchange.
Paket Sanksi Terbaru Uni Eropa terhadap Rusia
Kabar terbaru ini merupakan paket ke-8 sanksi keras yang diberikan Komisi Eropa terhadap Rusia atas agresinya terhadap Ukraina.
Paket sanksi ini konon telah dikoordinasikan secara erat dengan mitra internasional Uni Eropa, untuk menanggapi eskalasi lanjutan Rusia dan perang ilegal melawan Ukraina, termasuk mencaplok sejumlah wilayah Ukraina secara ilegal berdasarkan referendum palsu, memobilisasi pasukan tambahan, hingga mengeluarkan ancaman nuklir terbuka.
Uni Eropa juga memperkenalkan larangan impor baru senilai 7 miliar euro untuk mengekang pendapatan Rusia, serta pembatasan ekspor ke Rusia, yang selanjutnya akan menghalangi perkembangan negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu secara umum.
Sanksi ini juga menghalangi tentara Rusia dan pemasoknya dari barang dan peralatan khusus lebih lanjut yang diperlukan untuk mengobarkan perang di wilayah Ukraina.
Individu & Entitas Tambahan yang Dikenai Sanksi
Dalam keterangannya, Komisi Eropa menjelaskan bahwa individu dan entitas tambahan telah dikenai sanksi. Ini menargetkan mereka yang terlibat dalam pendudukan Rusia, pencaplokan ilegal, dan referendum palsu di wilayah pendudukan Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Sanksi juga mencakup individu dan entitas yang bekerja di sektor pertahanan, seperti pejabat tinggi dan militer, serta perusahaan yang mendukung angkatan bersenjata Rusia. Uni Eropa disebut terus menarget aktor yang menyebarkan disinformasi tentang perang.
Tindakan pembatasan Uni Eropa termasuk menargetkan pembuat keputusan utama, oligarki, pejabat militer senior, hingga propagandis, yang bertanggung jawab untuk merusak integritas teritorial Ukraina.
Daftar baru ini diklaim akan memungkinkan Uni Eropa memberi sanksi kepada orang yang memfasilitasi ‘pelanggaran larangan terhadap pengelakan sanksi’. Mereka mengaku bahwa sanksi yang diberikan terhadap Rusia terbukti efektif karena merusak atau menghambat kemampuan Rusia.
Apakah Perlu Melarang Crypto Wallet Milik Warga Rusia?
Sehubungan sanksi terhadap crypto wallet yang dimiliki warga Rusia, co-founder & mantan CEO crypto Exchange Kraken, Jesse Powell, sebelumnya telah membagikan pandangannya.
Dia sempat membuat sikap tegas ketika pada 27 Februari lalu Wakil Perdana Menteri & Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov, meminta agar semua crypto exchange utama memblokir alamat crypto wallet para pengguna dari Rusia.
Sebagai tanggapan, Jesse Powell mengatakan bahwa meskipun dia menghormati warga Ukraina, tidak adil untuk melarang semua orang Rusia menggunakan platform tanpa dasar hukum yang jelas untuk melakukannya.
Jesse Powell menilai bahwa sebagian besar crypto holder di Kraken adalah anti-perang. “Bitcoin adalah perwujudan nilai-nilai libertarian, yang sangat mendukung individualisme dan hak asasi manusia,” tegasnya pada 28 Februari 2022.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
