Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (26/7) waktu setempat akhirnya meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kripto. Ini merupakan tonggak sejarah dalam upaya mendorong regulasi aset digital di Negeri Paman Sam secara komprehensif.
Kerangka peraturan yang bernama RUU Inovasi dan Teknologi Finansial untuk Abad 21 itu dinilai sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dan investor serta mendorong kepemimpinan AS dalam industri aset digital.
RUU tersebut menentukan kapan aset kripto adalah sekuritas (efek) dan komoditas. Selain itu, RUU ini juga memperluas pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS terhadap industri kripto, sambil mengklarifikasi yurisdiksi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS. Klarifikasi diperlukan karena banyak pihak mengeluh tentang jangkauan yang dimiliki SEC pada industri kripto.
Suara yang menyetujui RUU ini mencapai 35 orang dan yang tidak menyetujui sebanyak 15 anggota di Komite Jasa Keuangan DPR AS. Sebanyak 6 anggota dari Partai Demokrat bergabung dengan para anggota dari Partai Republik dalam pemungutan suara untuk meloloskan rancangan peraturan ini.
Terkait hal ini, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Patrick McHenry (dari Partai Republik), mengatakan, “Saat yurisdiksi lain seperti Inggris, Uni Eropa, Singapura, dan Australia, bergerak maju dengan kerangka peraturan yang jelas untuk aset digital, AS berisiko tertinggal. Hari ini, Komite Jasa Keuangan DPR AS mengambil langkah pertama untuk memperbaikinya.”
Tonggak Baru Menuju Pengesahan UU Kripto di AS
Adapun Komite Pertanian DPR AS dijadwalkan untuk mempertimbangkan RUU yang sama ini pada hari Kamis (27/7).
Usai RUU tersebut diperdebatkan dan dibawa ke pemungutan suara, hal tersebut membuka jalan untuk pemungutan suara penuh oleh DPR AS.
Perlu diketahui juga, jika benar jadi terlaksana, RUU ini menjadi yang pertama terkait peraturan kripto yang diajukan ke pemungutan suara di Kongres AS.
Jelas, ini merupakan sebuah kemenangan bagi para pelobi industri kripto yang telah mendorong agar para anggota parlemen memberikan kejelasan peraturan industri kripto di AS.
CEO dari Asosiasi Blockchain AS, Kristin Smith, mengatakan, “Ini adalah momen legislatif paling signifikan yang kami miliki.”
Sejumlah pihak di komunitas kripto berpandangan bahwa dengan dukungan dari Partai Demokrat, RUU ini dapat mendapat kesempatan untuk dibahas di Senat AS.
“Agar apa pun menjadi lolos, itu akan membutuhkan dukungan bipartisan [dari kedua partai].” kata Miller Whitehouse-Levine, selaku CEO DeFi Education Fund yang merupakan kelompok lobi yang berfokus pada keuangan terdesentralisasi.
- Baca Juga: Moody’s: Kegagalan Dorong Kejelasan Regulasi Kripto Dapat Buat AS Jadi Kurang Menarik bagi Investor
Berpotensi Hadapi Hambatan dari Partai Demokrat
Terlepas dari itu semua, beberapa anggota DPR Partai Demokrat, termasuk mantan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS, Maxine Waters, dengan keras menentang RUU tersebut.
Dia mengatakan bahwa RUU ini akan menciptakan lebih banyak kebingungan dan menawarkan lebih sedikit perlindungan kepada konsumen dan investor, daripada yang mereka miliki saat ini.
“RUU ini mengindahkan seruan dari industri kripto, sambil mengabaikan pandangan administrasi, SEC, serta advokat konsumen dan investor,” terang Maxine Waters.
Dia juga menyebut bahwa Ketua SEC, Gary Gensler, harus memiliki lebih banyak masukan dalam RUU ini, karena perannya saat ini dan posisinya sebelumnya sebagai mantan Ketua CFTC. Maxine Waters berharap para staf SEC memberikan lebih banyak masukan teknis untuk RUU tersebut.
Sebenarnya, anggota DPR dari Partai Republik juga menginginkan lebih banyak keterlibatan produktif dari Gary Gensler. Namun, mereka tidak menerima tanggapan penuh ketika dimintai bantuan teknis terkait RUU ini beberapa minggu yang lalu.
Selain Maxine Waters, anggota dari Partai Demokrat lainnya seperti Stephen Lynch mengatakan bahwa RUU ini akan menjadi bencana. Dia menyebut RUU tersebut sebagai yang terburuk yang pernah dia lihat dalam 20 tahun berkarir di DPR AS.
Tidak berhenti sampai di situ, langkah RUU ini mungkin bisa saja dijegal di Senat AS yang dipimpin Partai Demokrat.
Adapun Kepala Komite Perbankan Senat AS, Sherrod Brown, mengatakan dia tidak yakin apakah diperlukan undang-undang (UU) tambahan untuk mengatur industri kripto.
Diperkirakan, kecil kemungkinannya bagi Presiden AS, Joe Biden, untuk menandatangani RUU ini menjadi UU jika sebagian besar anggota partai yang mendukungnya justru memberi penolakan.
Dalam pembahasan berbeda, Patrick McHenry dan Maxine Waters mengatakan bahwa pihak mereka terus bekerja sama dalam RUU terpisah yang mengatur stablecoin. Maxine Waters menyebut bahwa kedua belah pihak dari partai yang berbeda sangat dekat dengan kesepakatan mengenai RUU stablecoin.
Komite Jasa Keuangan DPR AS dijadwalkan mempertimbangkan RUU itu pada hari Kamis (27/7). Meski demikian, kesepakatan lebih lanjut mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dicapai.
Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Komite Jasa Keuangan AS yang akhirnya meloloskan RUU kripto? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
