The U.S Offices Government Ethics (OGE) menerapkan aturan baru terkait kepemilikan aset kripto untuk para pegawai pemerintah di wilayahnya. Setiap pegawai pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memiliki aset non-fungible token (NFT) senilai lebih dari US$1.000 atau yang memiliki imbal hasil senilai US$200 dari investasi kripto wajib melaporkan nilai kepemilikannya di akhir periode.
Seperti diketahui, setiap pegawai pemerintah wajib mengungkapkan laporan kekayaan di setiap akhir periode. Namun, dengan adanya aturan ini, maka kepemilikan NFT senilai lebih dari US$1.000 juga akan dianggap sebagai bagian dari kekayaan pemegangnya.
Di samping itu, setiap pemilik juga harus mengungkapkan detail pembelian, penjualan, dan jual beli atas NFT yang dimilikinya, ataupun fractionalized NFT (F-NFT) yang memenuhi syarat sebagai surat berharga.
Direktur Offices Government Ethics, Emory A. Rounds, menjelaskan NFT diciptakan sebagai alternatif dari aset digital tradisional “sepadan” seperti mata uang kripto dan stablecoin. Masuknya NFT sebagai bagian dari pelaporan investasi karena aset digital tersebut digolongkan sebagai aset yang unik.
“Setiap token dari jenis mata uang kripto tertentu pada dasarnya sama dengan token apa pun dari mata uang kripto lainnya. Namun NFT tidak begitu, NFT tidak identik karena aset digital tersebut mewakili kepemilikan properti ataupun hak milik yang spesifik dan juga unik,” katanya dalam legal advisory yang berjudul Financial Disclosure Reporting Considerations for Collectible Non-Fungible Tokens and Fractionalized Non-Fungible Tokens.
Lebih lanjut, ia mengatakan, NFT juga bisa digunakan untuk mewakili kepemilikan perusahaan besar yang didalamnya mencakup kepemilikan aset dan juga hak milik. Pandangan hukum ini berfokus pada koleksi NFT yang mengadopsi karya seni virtual, musik, video, real estat digital ataupun item tertentu dalam dunia virtual termasuk didalamnya NFT yang difraksinasi atau “dipecahkan”.
Melalui fraksinasi, ungkap Emory, NFT bisa dimiliki secara kolektif oleh beberapa individu. Dengan begitu, harga yang harus dibayar juga tidak menjadi begitu mahal. Namun benefit yang dimiliki juga menjadi berbeda dengan koleksi NFT yang dibeli secara perorangan.
Hak penggunaan ekslusif dan juga manfaat penuh yang menjadi dasar dari koleksi NFT menjadi tidak bisa dinikmati.
“NFT dan F-NFT yang ditahan untuk mendapatkan keuntungan atau yang sudah menghasilkan keuntungan lebih dari US$200 wajib dilaporkan,” tambahnya.
Pegawai Pemerintah AS yang Punya NFT Bukan untuk Investasi Tak Wajib Lapor
Pengecualian terdapat pada aset digital yang dimiliki bukan untuk tujuan investasi. NFT yang dimiliki untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga tidak termasuk dalam aturan tersebut.
Sebagai catatan, OGE mengawasi seluruh karyawan eksekutif di Gedung Putih dan pegawai yang ada di lebih dari 130 lembaga pemerintah Amerika Serikat. Artinya aturan tersebut juga akan berlaku bagi seluruh pegawai pemerintah.
OGE memiliki alat ukur berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh pegawai pemerintah AS yang memiliki NFT. Tujuannya untuk melihat fungsi NFT yang dimilikinya. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah terkait potensi nilai NFT di masa depan.
Aturan anyar ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diluncurkan belum lama ini oleh OGE. Sebelumnya, komisi ini mulai menerapkan larangan bagi para pekerja pemerintah yang memiliki aset kripto untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan terkait industri tersebut.
Hal itu dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya insider trading.
Dampak NFT terhadap Kekayaan Intelektual
Masifnya penggunaan NFT di AS membuat pemerintah setempat terus menelaah dampak penggunaan aset digital ini di berbagai lini. U.S. Patent and Trademark Office dan U.S. Copyright Office baru saja merilis penelitian bersama guna melihat dampak penggunaan NFT terhadap hak kekayaan intelektual alias hak cipta.
Presiden dan CEO Regulasi Teknologi untuk Aset Digital dan Mata Uang Virtual di BroadPeak Partners mengatakan potensi pelanggaran hak cipta telah meningkat dengan adanya NFT.
“Seseorang bisa mencuri hak cipta, menjualnya sebagai NFT dan kemudian menghilang,” jelasnya.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
