Pemerintah Rusia berbalik arah meninggalkan rencana pembentukan bursa kripto nasional. Wacana yang sempat digaungkan pada November 2022 itu terpaksa ditinggalkan karena banyak pihak yang menolak inisiatif tersebut. Sebagai gantinya, regulator memilih untuk menyiapkan aturan perdagangan kripto di level domestik yang pada akhirnya bisa digunakan untuk media transfer uang secara lintas batas.
Mengutip laporan dari media lokal Rusia, rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Komite Duma Negara Rusia di Pasar Keuangan, Anatoly Aksakov. Menurutnya, crypto exchange yang didirikan oleh pihak swasta akan sangat membantu pelaku usaha dalam penyelesaian transaksi antar negara.
Hal tersebut digadang-gadang mampu menjadi solusi jitu dalam menangkis sanksi berupa embargo yang dijatuhkan negara barat terhadap Rusia.
Seperti diketahui, pasca invasi yang dilakukan oleh Negeri Beruang Putih ke Ukraina, banyak negara barat, termasuk Amerika Serikat (AS), yang secara keras melarang segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh warga Rusia.
Tidak hanya itu, lembaga perbankan asal Rusia juga dikeluarkan dari sistem transaksi keuangan global SWIFT. Langkah itu sengaja dilakukan untuk memutus Rusia dari akses keuangan internasional. Bahkan, Sberbank, yang menjadi pemberi pinjaman ketiga terbesar dan menyumbang lebih dari sepertiga industri perbankan Rusia, juga mengalami hal yang sama.
Dampak dari rangkaian sanksi itu cukup keras. Pendapatan negara yang bersumber dari ekspor minyak dan gas alam turun menjadi US$8,1 miliar di April kemarin. Padahal, sebelum dijatuhkannya sanksi, Rusia masih mampu mendapatkan pendapatan sebesar US$22,5 miliar per bulan.
Oleh karena itu, sebagai salah satu strategi untuk menjaga roda ekonominya tetap berputar, Rusia mulai memihak pada aset digital yang memang belum banyak diatur di tingkat global.
Aksakov menjelaskan, dengan menggunakan crypto exchange, bisa melewati pembatasan sanksi. Namun, hal yang tak kalah pentingnya adalah para pelaku usaha kripto harus mematuhi aturan yang dibuat Rusia.
“Pelaku pasar yakin bahwa mekanisme baru ini membantu mengurangi risiko sanksi dan juga kemungkinan serangan dunia maya sembari tetap mendukung persaingan. Untuk itu, para deputi sedang menyiapkan draf amandemen Undang-Undang tentang Aset Keuangan Digital yang rencananya diharapkan muncul di kuartal dua tahun ini,” jelasnya.
- Baca Juga: Bank Sentral Rusia Rilis Laporan tentang Ulasan Aset Digital dan Potensinya bagi Ekonomi Negara
Bank Sentral Rusia Bakal Ambil alih
Dalam pembuatan payung hukum baru tersebut, Bank Sentral Rusia, yang selama ini menolak hadirnya bursa kripto nasional Rusia, kuat dugaan akan masuk menjadi regulator yang mengatur industri aset digital di sana.
Direktur Departemen Kebijakan Keuangan Kementerian Keuangan Federasi Rusia, Ivan Chebeskov, menuturkan ada gagasan yang lebih baik untuk bisa mengatur aset kripto secara legal. Salah satunya adalah dengan membuat platform yang dijalankan oleh pelaku usaha.
“Mata uang digital harus diatur secara komprehensif. Tetapi, di saat yang sama, kompromi juga harus dicapai dengan bank sentral untuk memperkenalkan industri crypto mining ke hukum dan memungkinkan penyelesaian transaksi internasional serta operasi crypto exchange dalam rezim hukum eksperimental,” ungkap Chebeskov.
Pandangan serupa juga dikeluarkan oleh Wakil Ketua Bank Rusia, Alexei Guznov. Ia berpendapat masih terlalu dini untuk berbicara tentang bursa saham dalam artian klasik. Menurutnya, justru diperlukan organsisasi yang bisa membantu penyelesaian transaksi mata uang digital lintas batas antara eksportir dan importir. Lewat organisasi tersebut, entitas Rusia yang ingin menggunakannya bisa memanfaatkannya sebagai upaya impor pararel.
Dapat Sambutan Positif dari Para Pelaku Usaha
Menariknya, para pelaku usaha aset digital di Rusia menyambut baik rencana pemerintah untuk membatalkan pembuatan bursa kripto nasional. Mereka justru mendukung adanya pembentukan aturan bagi crypto exchange.
Direktur Hubungan Pemerintah BitRiver, Oleg Ogienko, mengatakan dengan menetapkan aturan untuk pendirian crypto exchange, akan membantu meminimalisir pemberian sanksi dan juga serangan dunia maya pada infrastruktur keuangan.
Aturan baru itu diharapkan juga bisa menjadi alat untuk pengendalian pasar, dalam mana regulasi tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan dan aturan anti pencucian uang ikut dibuat di dalamnya. Di samping itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah perlindungan data, komunikasi, serta batas volume perdagangan yang harus ditetapkan untuk mencegah manipulasi harga.
Direktur Komersial GIS Mining, Ivan Gostev, menambahkan penyiapan aturan akan memungkinkan perusahaan yang ada di dalamnya menjadi lebih kompetitif dan inovatif untuk berkembang.
“Beberapa negara telah mengembangkan UU yang mengatur aktivitas kripto yang tetap memberikan kebebasan untuk pengembangan industri,” pungkas Gostev.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
