Lihat lebih banyak

PM Thailand Geber Airdrop Uang Digital di Mei Mendatang

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, mengatakan akan melanjutkan airdrop uang digital pada bulan Mei mendatang.
  • Aksi yang sempat memantik pro dan kontra ini nyatanya tetap akan dieksekusi, setelah Kantor Dewan Negara tidak menemukan alasan yang mampu melarang kabinet Srettha untuk melakukan pinjaman guna mendanai skema tersebut.
  • Berdasarkan laporan terbaru, Perdana Menteri Srettha bakal menemui Gubernur Bank Sentral Thailand pada Rabu (10/1) besok guna mendapatkan kejelasan.
  • promo

Rencana pemerintah Thailand untuk membagikan airdrop uang digital kepada generasi muda kembali mundur. Setelah sebelumnya ditargetkan bisa dilakukan pada kuartal perdana tahun ini, Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, mengatakan aksi tersebut akan dilanjutkan pada bulan Mei mendatang.

Ambisinya untuk segera mendistribusikan uang digital secara gratis dipandang sebagai situasi yang mendesak, yakni untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Thailand itu sendiri.

Sebagai informasi, airdrop sebanyak 10 ribu baht atau sekitar Rp4,45 juta per orang itu rencananya akan dibagikan secara gratis kepada 50 juta warga Thailand sebagai bagian dari janji kampanye Srettha. Mereka yang berada di rentang usia 16 tahun keatas adalah target penerima uang digital dengan tujuan untuk mendorong geliat ekonomi dalam negeri.

Rencana Airdrop Pemerintah Thailand Picu Pro dan Kontra

Reuters melaporkan aksi yang sempat memantik kontroversi dari berbagai pihak itu nyatanya tetap akan dieksekusi setelah Kantor Dewan Negara, selaku pihak yang memberikan nasihat hukum pada pemerintah, tidak menemukan alasan yang mampu melarang kabinet Srettha untuk melakukan pinjaman guna mendanai skema tersebut.

Sebelumnya, sumber dari Kantor Dewan Negara mengatakan bahwa memberlakukan rancangan undang-undang untuk mendanai airdrop yang menelan biaya sekitar 500 miliar baht adalah tindakan kontradiktif.

“Kalaupun benar situasinya mendesak seperti yang dikatakan pemerintah, maka harus dibuat keputusan eksekutif seperti yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya,” jelas sumber sebagaimana dilansir oleh The Nation Thailand.

Panel tersebut juga memandang bahwa kondisi mendesak yang mengharuskan pemerintah Thailand mengeluarkan undang-undang adalah seperti pinjaman untuk penanganan pandemi Covid-19.

Namun begitu, Kantor Dewan Negara tetap tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, lembaga tersebut merupakan panel independen yang hanya bertugas untuk memberikan pandangan hukum kepada pemerintah. Setiap nasihat yang diberikan tidak mengikat terhadap pemerintah. Maka dari itu, wajar saja, apabila akhirnya Srettha tetap tancap gas untuk membagikan airdrop yang menggunakan teknologi blockchain tersebut.

PM Thailand Siap Temui Gubernur Bank Sentral

Untuk mendapatkan kepastian, Srettha bakal menemui Gubernur Bank Sentral Thailand pada Rabu (10/1) besok. Meskipun tidak menjelaskan secara detail agenda pertemuannya, Srettha menegaskan salah satu poin yang bakal dibahas adalah perihal digital wallet dan permasalahan lainnya.

Seorang kritikus memperingatkan, jika pemerintah tetap menggunakan rancangan undang-undang (RUU) untuk meminjam 500 miliar baht guna mendanai program tersebut, maka Srettha berpotensi melanggar aturan tentang disiplin fiskal dan keuangan negara.

Belum bisa dipastikan instrumen hukum mana yang akan digunakan oleh Srettha. Tetapi, yang jelas, pemerintah sempat mengatakan bahwa pihaknya bakal menggunakan mekanisme tertentu yang akhirnya membuat kebutuhan dana airdrop tidak dihitung sebagai utang publik.

Kripto Kerap Dijadikan “Alat” untuk Galang Suara

Terlepas dari kebijakan apa yang akan diambil oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin untuk mendorong program tersebut, nyatanya tidak hanya politisi Thailand yang memanfaatkan industri anyar ini untuk menggalang suara dalam kontestasi politik.

Salah satu calon Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, juga memasukkan blockchain dan kripto sebagai salah satu janji politiknya.

Dalam Konsolidasi Pemenangan pada Desember lalu, Gibran menyebut bahwa pihaknya bakal fokus pada “hilirisasi digital”. Salah satu programnya adalah menyediakan ahli artificial intelligence (AI), ahli blockchain, ahli kripto, dan ahli keamanan siber dari dalam negeri.

Politisi lainnya, yakni Javier Milei dari Argentina, juga sudah menyatakan keberpihakannya terhadap aset kripto Bitcoin (BTC). Manuver Milei tersebut pada akhirnya berhasil membuatnya memenangkan pemilihan presiden pada November tahun lalu.

Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan seputar airdrop dari pemerintah Thailand ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

BIC_userpic_sb-49-profil.jpg
Adalah seorang penulis dan editor yang pernah berkiprah di banyak media ekonomi dan bisnis. Memiliki pengalaman 7 tahun di bidang konten keuangan, bursa dan startup. Percaya bahwa blockchain dan Web3 akan menjadi peta jalan baru bagi semua sektor kehidupan
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori