Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand memperketat aturan aktivitas aset digital di wilayahnya. Dengan tujuan untuk melindungi konsumen, SEC Thailand merilis aturan yang melarang setiap entitas kripto untuk menggunakan dana konsumen untuk pinjaman ataupun investasi.
Sejak kejatuhan Celsius dan beberapa entitas penyedia pinjaman kripto lain, banyak regulator keuangan dunia yang mulai berbenah untuk menegakkan aturan, termasuk Thailand. Dalam kebijakan terbarunya, SEC Thailand mulai melarang entitas kripto untuk memberikan layanan atau mendukung layanan simpan pinjam bagi pelanggan.
Melalui keterangan resminya, dijelaskan bahwa pelaku usaha aset digital dilarang menyediakan layanan atau mendukung layanan simpan pinjam. Di samping itu, setiap entitas juga tidak diperbolehkan menerima deposit aset digital untuk dipinjamkan atau diinvestasikan kembali.
Selain itu, setiap pelaku usaha juga diwajibkan untuk membeberkan risiko terkait perdagangan kripto. Tujuannya adalah agar masyarakat secara komprehensif memahami aktivitas perdagangan kripto, baik dari sisi keuntungan maupun risiko finansial yang membayanginya.
“Informasi peringatan risiko harus terlihat jelas dan juga disertai dengan pemberitahuan hasil investasi dan penentuan proporsi investasi yang sesuai dengan aset dasar,” jelas SEC dalam keterangan resmi.
Tidak berhenti di situ, setiap entitas juga dilarang untuk mengampanyekan produk untuk mendukung layanan simpan pinjam kripto kepada nasabah.
Diskusi tersebut sebenarnya sudah sejak lama digaungkan oleh regulator. Sejak 1 September 2022 kemarin, SEC Thailand sudah sepakat untuk mewajibkan setiap pelaku usaha mengungkapkan peringatan keamanan bagi investor.
Meski begitu, larangan untuk menggunakan dana nasabah untuk pinjaman dan investasi itu baru mulai berlaku pada 30 Agustus mendatang. Setiap pelaku usaha diminta untuk melakukan penyesuaian terkait bisnis aset digital yang dijalankannya sampai periode efektif berjalan.
- Baca juga: Singapura Beberkan Rancangan Kerja untuk Harmonisasi Lembaga Keuangan Digital dan Tradisional
Kebijakan Thailand Mengikuti Singapura
Kebijakan yang diambil SEC Thailand mengikuti regulator Singapura yang sudah lebih dulu mengumumkan hal tersebut. Pasca kehancuran FTX, Otoritas Moneter Singapura (MAS) memang sudah memperketat sepak terjang entitas kripto di sana.
Meskipun pemerintah setempat berambisi menjadi crypto hub global, aturan main dan persyaratan untuk mendapatkan lisensi operasional di sana sama sekali tidak kendur. Dalam aturan terbarunya, MAS berniat untuk mewajibkan para entitas kripto, termasuk exchange untuk menyimpan aset pelanggan dalam sebuat perwalian (trust).
Aturan tersebut mensyaratkan agar dilakukan sebelum akhir tahun 2023 mendatang. Menurut MAS, strategi tersebut sengaja dilakukan untuk mengurasi adanya risiko kehllangan dan penyalahgunaan aset pelanggan.
Selain itu, dengan skema tersebut proses pemulihan aset pelanggan jika terjadi kebangkrutan pada perusahaan kripto juga bisa difasilitasi.
“Peraturan saja tidak bisa melindungi konsumen dari semua kerugian, mengingat risiko yang sangat tinggi dan sifat spekulatif dari perdagangan kripto,” ungkap MAS.
Beberapa poin yang mungkin bisa dilakukan oleh entitas kripto di Singapura adalah dengan memisahkan aset pengguna dari aset perusahaan, mengamankan uang nasabah, melakukan rekonsiliasi harian aset pelanggan dan menjaga akses, serta kontrol operasi ke pelanggan kripto di wilayahnya.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah setiap perusahaan juga diminta untuk memastikan fungsi kustodian independen berjalan optimal dan terpisah dari unit bisnis lainnya.
Tekanan Berat Industri Kripto di Thailand
Sejak pasar bergejolak, volume perdagangan kripto di Thailand anjlok 79%. Lunturnya kepercayaan di tambah kuatnya tekanan ekonomi makro membuat banyak investor yang mengatur ulang portofolio investasinya.
Namun, di sisi lain, hal tersebut membawa berkah bagi crypto exchange lokal di sana. Bitkub misalnya, perusahaan berhasil meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 75,4%. Mulai beralihnya investor kripto ke entitas lokal yang diatur menjadi salah satu penyebabnya.
Untuk dipahami, Thailand merupakan salah satu wilayah yang diperhitungkan untuk perkembangan kripto di Asia. Dengan tingkat adopsi tertinggi di dunia membuat pemerintah setempat tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendorong sektor digital tumbuh lebih agresif.
Awal Maret lalu, Thailand menawarkan pembebasan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai bagi perusahaan yang mengumpulkan dana lewat initial coin offering (ICO). Meskipun kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan penerimaan pajak senilai US$1 miliar, namun pemerintah tetap mengebutnya untuk bisa menarik entitas kripto masuk lebih banyak ke wilayahnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
