Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, akan menyoroti risiko yang terkait dengan platform kripto dan stablecoin, serta berniat mendesak Kongres AS untuk mengesahkan undang-undang (UU) terkait. Hal itu akan dia sampaikan ketika hadir dalam sidang kongres AS pada hari Selasa (6/2).
Janet Yellen, yang memimpin Dewan Pengawasan Stabilitas Keuangan (FSOC), sekelompok regulator keuangan AS yang bertugas memantau stabilitas sistem keuangan, akan hadir di depan Komite Jasa Keuangan DPR AS untuk membahas laporan tahunan terbaru dewan tersebut.
Berdasarkan laporan tahunan yang dirilis pada Desember 2023, FSOC telah berfokus pada aset digital serta memperingatkan volatilitas harga kripto dan keterhubungan dalam industri.
Dia akan memberi tahu para anggota parlemen AS bahwa FSOC masih melihat risiko pada dunia kripto.
“FSOC berfokus pada aset digital dan risiko terkait seperti pengoprasian aset kripto dan stablecoin, potensi kerentanan dari volatilitas harga aset kripto, serta proliferasi platform yang bertindak di luar kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,” jelas Janet Yellen dalam pernyataan yang telah dia siapkan.
Dia mendorong agar aturan yang berlaku harus ditegakkan, dan Kongres AS harus mengesahkan UU terkait dunia kripto.
Sebagai pengingat, anggota parlemen AS sedang mengerjakan sejumlah UU, termasuk regulasi yang berfokus pada stablecoin dan aturan lainnya yang lebih luas pada struktur market.
Di sisi lain, Rancangan UU (RUU) untuk memerangi anti-pencucian uang (AML) terkait kripto juga telah diperkenalkan.
- Baca Juga: Saat Kehancuran Ekosistem Terra (LUNA), Menteri Keuangan AS Bilang Stablecoin Harus Diregulasi
Komite Jasa Keuangan DPR AS Berpotensi Tolak Inisiatif SEC
Selain itu, Komite Jasa Keuangan DPR AS pada hari Selasa diperkirakan akan turut membahas upaya untuk mengajukan banding atas buletin dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS. Mereka berniat untuk tidak menyetujui buletin itu.
Adapun buletin itu, yang diterbitkan pada Maret 2022, mewajibkan perusahaan yang menyimpan kripto untuk mencatat kepemilikan kripto pelanggan sebagai liabilitas di neraca keuangan mereka.
Ide dari SEC ini telah menerima penolakan dari para pendukung kripto, karena dinilai tidak logis. Selain itu, ada pula yang menilai seharusnya tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk aturan resmi.
Gary Gensler, Ketua SEC, telah mendukung buletin itu dengan alasan kekhawatiran pelanggan di pengadilan kebangkrutan.
Pada 1 Februari lalu, sejumlah anggota DPR AS memperkenalkan resolusi bersama untuk memblokir buletin SEC itu.
SEC Tolak Petisi Coinbase untuk Buat Regulasi Kripto
Mundur pada Desember 2023, SEC akhirnya memutuskan bahwa mereka menolak permintaan crypto exchange Coinbase terkait dorongan untuk membuat peraturan baru yang khusus tentang aset digital.
Pihak SEC menolak usulan itu karena menilai peraturan aset digital sudah berlaku atau sudah ada saat ini. Ketua SEC mengatakan bahwa dia mendukung keputusan tersebut, sebagian karena UU yang telah ada saat ini sudah turut berlaku bagi industri kripto.
Sebelumnya pada Februari 2023, Ketua SEC berusaha keras mengklarifikasi bahwa sebagian aset kripto harus dianggap sekuritas (efek). Dia menyebut segala sesuatu selain Bitcoin (BTC) adalah sekuritas. Dengan klaim itu, otomatis SEC memiliki yurisdiksi untuk mengatur industri aset kripto dengan status sekuritas.
Gary Gensler mengatakan masalah terkait industri kripto di AS bukan kurangnya kejelasan, tetapi keengganan platform perdagangan kripto mematuhi peraturan yang ada. Bagi pelaku industri kripto, aturan yang ada saat ini di Negeri Paman Sam tidak dapat diterapkan bagi industri kripto dan meminta Kongres AS untuk membuat aturan baru.
Klaim sepihak SEC terkait status banyak aset kripto akhirnya menuai tantangan serius dari pembuat kebijakan di Kongres AS. Pada Juli 2023, Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian DPR AS telah berhasil meloloskan RUU terkait aset kripto.
RUU tersebut menentukan kapan aset kripto adalah sekuritas dan komoditas. Selain itu, RUU ini juga memperluas pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS terhadap industri kripto, sambil mengklarifikasi yurisdiksi SEC. Klarifikasi diperlukan karena banyak pihak mengeluh tentang jangkauan yang dimiliki SEC pada industri kripto.
Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Menteri Keuangan AS yang ingin mendorong pengesahan UU terkait stablecoin dan kripto? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
