India berniat bakal menyusun undang-undang (UU) baru mengenai kripto setelah konsensus global. Banyak dari antara veteran industri meyakini bahwa rencana tersebut hanya akan memperlambat sektor kripto, terlebih lagi setelah adanya aturan pajak terbaru yang diperkenalkan pada hari Jumat kemarin.
Co-founder sekaligus CEO CoinSwitch, Ashish Singhal, memberitahu Be[In]Crypto bahwa pasar kripto didorong oleh trader berfrekuensi tinggi, sama seperti intraday trader di pasar ekuitas.
“Trader ini beroperasi pada margin yang sangat tipis, dan mengunci modal mereka dengan TDS tinggi akan membatasi kemampuannya untuk beroperasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Singhal menggarisbawahi jika warga India telah berinvestasi lebih dari US$6 miliar dalam sektor kripto. Dengan adanya pajak yang terlalu tinggi, bisa jadi akan mengekspos mereka pada kemungkinan kerugian, sehingga dapat mendorong mereka keluar dari industri ini.
Volume Perdagangan Bisa Jadi akan Merosot
Sebagian besar pemain industri menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah India terkait UU kripto yang masih tertunda. Permintaan kolektif kepada pemerintah agar secara kolaboratif menyusun kerangka kerja yang kondusif bagi pertumbuhan industri membantu menetapkan dasar pengerjaan UU, sementara pemerintah India masih terus melakukan pendekatan yang sewaktu-waktu dapat “menyerang” para pelaku industri ini.
“Volume perdagangan diperkirakan akan turun signifikan setelah ketetapan pajak baru berlaku efektif,” kata Meyya Nagappan, pemimpin pajak internasional di Nishith Desai Associates, kepada media lokal. “Dampak penuh [akan] terasa tahun depan, ketika masyarakat awam yang telah membeli kripto akan merasakannya.”
Kendati demikian, merosotnya volum perdagangan adalah hal terakhir yang menjadi kekhawatiran perusahaan crypto exchange setempat, menurut co-founder dan CEO CoinDCX, Sumit Gupta.
“Kurangnya kesempatan untuk mengimbangi pengeluaran dan memindahkan kerugian akan menjadi penghalang bagi usaha kecil dan akan menghambat adopsi yang lebih luas,” tegas Gupta.
Sebelumnya, di hari ini, pemerintah India menyatakan, mereka akan menunggu konsensus global sebelum menetapkan UU seputar kripto, dilansir Bloomberg.
Dalam sebuah kesempatan di hari Jumat, Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, sepakat jika regulasi kripto adalah “sebuah komitmen yang perlu dipenuhi oleh pemerintah.” Meski begitu, Sitharaman tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah yang mungkin ditempuh oleh pemerintah India.
Bagaimana Dampak Penambahan Pajak pada Industri Kripto India?
Bisnis kripto di India sedang berusaha untuk menerima aturan pajak langsung di bawah undang-undang keuangan. Namun, beban mereka justru bertambah dengan adanya pajak tidak langsung dan menjadi kekhawatiran lain di industri ini.
Sebelas perusahaan crypto exchange di India baru-baru ini ditemukan telah mangkir dari kewajiban Pajak Barang dan Jasa (GST). Setelah adanya penyelidikan, seluruh crypto exchange tersebut diminta membayar tunggakan bajak berikut dengan dendanya, yaitu sekitar US$12 juta, kepada pemerintah setempat.
Be[In]Crypto juga berbicara dengan Rajat Mittal, konsultan pajak di Mahkamah Agung India, untuk memahami apakah ada kewajiban GST tambahan yang akan dihadapi oleh para perusahaan crypto exchange ini.
Mittal menjelaskan bahwa perhitungan GST saat ini adalah persoalan “interpretasi” dan bukan masalah penghindaran pajak. Namun, ia beropini bahwa GST di atas “aturan pajak regresif” akan menjadi “ranjang kematian virtual” bagi industri kripto India.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
