Pemerintah Belarusia pada hari Minggu (2/7) dikabarkan sedang mengerjakan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang transaksi peer-to-peer (P2P) kripto, yang selama ini dapat dilakukan langsung tanpa perantara.
Niat pelarangan transaksi P2P kripto dilakukan oleh pemerintah Belarusia dengan klaim untuk memerangi kejahatan. Mereka percaya aturan yang diusulkan itu dapat membuat para penipu tidak menguntungkan untuk beroperasi di wilayah mereka.
Alexander Ringevich, Wakil Ketua Divisi Kejahatan di Kementerian Dalam Negeri Belarusia, mengatakan bahwa layanan P2P kripto diminati di kalangan penipu.
Penipu disebut menggunakan layanan P2P kripto untuk menguangkan dan mengonversi dana curian mereka, serta mentransfer uang ke pihak yang terkait dalam kegiatan kriminal.
Sejak tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Belarusia telah menghentikan aktivitas 27 individu yang menyediakan layanan crypto exchange ilegal, dengan pendapatan ilegal mencapai sekitar US$8,4 juta.
Untuk mencegah insiden tersebut, pemerintah Belarusia berupaya membatasi layanan P2P kripto. Ini berarti, hanya transaksi kripto melalui crypto exchange terdaftar saja yang diizinkan, dengan klaim demi transparansi dan pemantauan.
Menanggapi niat Belarusia untuk melarang transaksi P2P kripto, Alex Gladstein, pro-Bitcoin dan Chief Strategy Officer (CSO) Human Rights Foundation, pada Selasa (4/7) dini hari mengatakan, “Diktator tidak menyukai uang yang tidak dapat mereka kendalikan.”
Dia menilai mempromosikan penggunaan Bitcoin secara mandiri dan ekonomi P2P adalah cara yang bagus untuk mengikis kekuatan otoriter dan memberdayakan masyarakat.
Sikap Belarusia terhadap Dunia Kripto
Sebagai informasi, Belarusia melegalkan transaksi kripto pada Desember 2017. Selanjutnya, pada November 2018, regulator menyetujui panduan tambahan terkait aset kripto.
Pada Februari 2022, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, menandatangani sebuah dekrit yang menegaskan dukungan formal negara tersebut untuk peredaran bebas aset kripto.
Dokumen itu memberikan dasar hukum untuk membuat dan mengelola daftar alamat kripto yang digunakan dalam aktivitas ilegal. Hal tersebut merinci proses dan standar bagi pemerintah untuk menyita aset kripto dari penjahat.
Presiden Rusia Paham Manfaat Desentralisasi bagi Ekonomi Global
Sebagai informasi, Belarusia tidak hanya berdekatan secara geografis, tetapi juga merupakan mitra politik yang dekat dengan Rusia.
Pada 24 Mei lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, sempat mengatakan bahwa ekonomi global akan mendapat manfaat dari pembentukan sistem keuangan internasional yang terdesentralisasi.
Menurutnya, penting untuk mengoordinasikan upaya bersama dalam pembentukan sistem keuangan global baru yang terdesentralisasi. Sebab, stabilitas semua keuangan global dinilai akan sangat bergantung pada desentralisasi tersebut.
“Semakin terdesentralisasi, semakin baik bagi ekonomi global. Itu akan ‘kurang bergantung’ pada perkembangan krisis di negara-negara yang masih memiliki keunggulan seperti sebagai mata uang cadangan global [yang mungkin merujuk pada dominasi dolar Amerika Serikat atau USD],” kata Putin dalam Eurasian Economic Forum.
Presiden Rusia itu menilai desentralisasi akan meningkatkan keamanan, tidak hanya untuk pembayaran, tetapi juga seluruh ekonomi global. Dia menilai, hal tersebut akan membuat pekerjaan di bidang ekonomi mengalami depolitisasi.
Minat pada Stablecoin Meningkat di Rusia
Berdasarkan laporan WSJ pada 26 Juni lalu, orang-orang Rusia menukar mata uang fiat rubel Rusia dengan stablecoin ketika perusahaan militer swasta (PMC) Wagner Group memberontak melawan kepemimpinan militer Rusia.
Adapun niat memberontak dari Wagner Group terhadap pemerintah Rusia dimulai pada 23 Juni, tetapi diakhiri pada 24 Juni untuk menghindari pertikaian lebih lanjut di dalam koalisi yang sama.
Nilai perdagangan rubel dan Tether USD (USDT) melonjak hampir US$15 juta pada 24 Juni lalu, naik dari US$4 juta sehari sebelumnya menurut data CCData.
Pada Oktober 2022, perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa penggunaan stablecoin meningkat di Rusia setelah menerima berbagai sanksi dari barat karena melakukan operasi militer ke Ukraina.
Dalam laporan itu, terungkap bahwa volume transaksi stablecoin pada sejumlah layanan utama di Rusia meningkat dari 42% (Januari 2022) menjadi 67% (Maret 2022), setelah operasi militer dilangsungkan. Sejak bulan itu, volume transaksi stablecoin di Rusia pun terus meningkat.
Berbicara kepada Chainalysis, sumber anonim yang ahli terkait pencucian uang regional mengatakan bahwa memblokir Rusia dari SWIFT justru membuat kripto digunakan sebagai pengganti transaksi lintas batas.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
