Coinbase mengatakan bahwa gugatan hukum Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap mereka harus dibatalkan dan bersikeras regulator sekuritas itu berada di luar batas.
Sebagai pengingat, SEC menggungat Coinbase pada 6 Juni lalu karena dituduh mengoperasikan platform perdagangan aset kripto sebagai bursa efek, broker, dan agen kliring nasional yang tidak terdaftar.
Dalam perkembangannya pada hari Selasa (24/10), crypto exchange terbesar di Amerika Serikat (AS) ini membuat sangkalan terbaru bahwa otoritas SEC terbatas pada transaksi sekuritas (efek).
“Kontrak investasi memberi pembeli klaim kontrak terkait dengan pendapatan, keuntungan, atau aset perusahaan bisnis di masa depan. Itulah yang menjadikannya sekuritas, bukan sekadar investasi,” bunyi penjelasan pihak Coinbase.
Sementara itu, Coinbase mengeklaim tuduhan SEC tidak dapat menyatakan bahwa ‘perdagangan aset sederhana’ yang diidentifikasinya melibatkan kewajiban kontrak berkelanjutan terkait dengan perusahaan bisnis.
Tidak Semua Hal Dapat Jadi Kontrak Investasi
Adapun berdasarkan argumen SEC saat ini, kontrak investasi akan ada jika seseorang ‘mengharapkan apa yang dia beli meningkat nilainya’. Menurut Coinbase, hal itu pada gilirannya akan memberikan wewenang kepada SEC atas banyak hal yang berbeda.
“Contohlah seorang seniman yang menjual lukisan melalui platform dengan catatan bahwa dia berencana memamerkan karyanya di galeri bulan depan. Mereka yang membaca catatan tersebut mungkin akan membeli lukisan itu, dengan harapan rencana seniman tersebut untuk meningkatkan eksposurnya akan ‘menaikkan nilai lukisannya’. Dalam konsep SEC, setiap penjualan dan penjualan kembali lukisan itu di platform akan menjadi transaksi sekuritas,” jelas Coinbase.
Coinbase berpendapat lukisan, kartu baseball, kara Pokemon, hingga cryptocurrency, dapat menjadi investasi, tetapi bukan merupakan sekuritas kecuali aset itu menawarkan klaim kontrak terkait dengan keuntungan atau aset bisnis di masa depan. SEC dinilai belum menunjukkan bahwa perdagangan di sebuah platform memberikan klaim atau kepentingan finansial dalam suatu perusahaan.
Coinbase Sebut SEC Ingin Perluas Otoritasnya tanpa Proses Regulasi
“Jika posisi SEC diterima, layanan berbasis software yang tidak terhitung jumlahnya akan menjadi sekuritas. Itu akan menjadi perluasan radikal dari otoritas SEC tanpa ada dasar presedennya,” ungkap Coinbase.
SEC sendiri telah mengutip Howey Test dalam sebuah kasus Mahkamah Agung AS pada tahun 1946, yang melibatkan kebun jeruk untuk menentukan apakah transaksi itu merupakan kontrak investasi dan dengan demikian tunduk pada Undang-Undang (UU) Sekuritas AS.
Namun, Coinbase menilai bahwa SEC memperluas argumennya di Howey Test sehingga tidak dapat dikenali lagi.
“Mereka [SEC] pada dasarnya mengeklaim memiliki wewenang atas semua aktivitas investasi, dan dengan demikian berhak menentukan lingkup peraturannya sendiri, yang hanya dibatasi oleh ambisinya sendiri,” jelas pihak Coinbase.
Coinbase menyoroti SEC ibarat sebuah lembaga yang menggunakan kekuasaan penegak hukum tanpa proses regulasi, dengan kedok menegakkan mandat dari Kongres Amerika Serikat.
Perdebatan Status Aset Kripto di AS
Sebelumnya pada Februari lalu, Ketua SEC, Gary Gensler, berusaha keras mengklarifikasi bahwa sebagian aset kripto harus dianggap sekuritas. Dia menyebut segala sesuatu selain Bitcoin adalah sekuritas. Dengan klaim itu, otomatis SEC memiliki yurisdiksi untuk mengatur industri aset kripto dengan status sekuritas.
Gary Gensler mengatakan masalah terkait industri kripto di AS bukan kurangnya kejelasan, tetapi keengganan platform perdagangan kripto mematuhi peraturan yang ada. Bagi pelaku industri kripto, aturan yang ada saat ini di Negeri Paman Sam tidak dapat diterapkan bagi industri kripto dan meminta Kongres AS untuk membuat aturan baru.
Klaim sepihak SEC terkait status banyak aset kripto akhirnya menuai tantangan serius dari pembuat kebijakan di Kongres AS. Pada 28 Juli lalu, Komite Jasa Keuangan dan Komite Pertanian DPR AS telah berhasil meloloskan Rancangan UU (RUU) terkait aset kripto.
Setelah debat dan pemungutan suara terkait RUU yang bernama Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, kedua komite DPR AS itu mendorong rancangan peraturan ini untuk dilakukan pemungutan suara secara penuh di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Selain itu, RUU ini juga perlu mendapat persetujuan dari Senat AS.
RUU tersebut menentukan kapan aset kripto adalah sekuritas dan komoditas. Selain itu, RUU ini juga memperluas pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) terhadap industri kripto, sambil mengklarifikasi yurisdiksi SEC. Klarifikasi diperlukan karena banyak pihak mengeluh tentang jangkauan yang dimiliki SEC pada industri kripto.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
