Bos Coinbase, Brian Armstrong, disebut bakal mengadakan pertemuan pribadi dengan beberapa anggota parlemen Amerika Serikat (AS) untuk membuat pernyataan tentang masa depan undang-undang aset digital. Hal itu dilakukan di tengah rumitnya kisruh antara Coinbase dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS yang sampai saat ini masih berjalan di pengadilan.
Reuters melaporkan bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung pada Rabu (19/7) dengan kelompok politisi yang berasal dari Demokrat.
Langkah yang dilakukan Coinbase tergolong cukup agresif, karena alih-alih mengikuti proses hukum yang berjalan dengan regulator, perusahaan memilih untuk terus menyuarakan pandangannya terkait urgensi pembuatan undang-undang aset digital.
- Baca Juga: Gara-gara Tersandung Kasus dengan SEC, Moodys Turunkan Peringkat Coinbase ke Level Negatif
SEC Belum Kunjung Beri Sikap atas Petisi Coinbase
Seperti diketahui, sampai saat ini, petisi terkait pembuatan aturan aset digital yang dilayangkan belum juga menemui hasil. Menurut Coinbase, regulator secara sengaja terus menghindar untuk membuat kepastian sikap, apakah menolak untuk membuatnya atau justru menyetujui petisi tersebut.
Pada Juni lalu, Coinbase membuat surat tanggapan atas pernyataan SEC yang mengaku membutuhkan waktu 120 hari untuk memberikan repon atas petisi yang diajukannya. Dalam surat itu, perusahaan mengharapkan agar pengadilan bisa meminta laporan kemajuan dalam waktu 60 hari.
Akselerasi langkah perlu dilakukan, lantaran Coinbase saat ini tengah berkejaran dengan putusan hukum. Di saat yang sama, Coinbase dan crypto exchange lainnya, seperti Binance, juga menghadapi tuntutan dari SEC, karena dianggap tidak melakukan pendaftaran ke regulator dalam menjalankan operasional dan menawarkan produknya.
Menurut Coinbase, perusahaan tidak akan bisa memenuhi permintaan SEC selama regulator terus menolak untuk memberikan aturan baru terkait aset digital.
“Pengadilan harus memberikan perintah sekarang, karena SEC telah memutuskan untuk tidak mengabulkan petisi pembuatan peraturan dan aktif merugikan industri,” jelas Coinbase beberapa waktu lalu.
Pajak, Keamanan Nasional, dan Privasi Juga Masuk dalam Pokok Bahasan
Sumber yang mengetahui masalah tersebut menambahkan bahwa pertemuan yang akan berlangsung dengan parlemen Demokrat tidak hanya membahas keberlangsungan aset digital. Kedua pihak juga dikabarkan bakal membahas isu terkait pajak, keamanan nasional, privasi, dan iklim.
Untuk dipahami, Ketua SEC sekarang, Gary Gensler, juga merupakan anggota Partai Demokrat AS. Kuat dugaan, manuver yang dilakukan oleh Coinbase lewat pertemuan dengan koalisi baru Demokrat merupakan strategi bypass untuk bisa mendapatkan kepastian sikap terkait industri aset digital.
Sikap tegas yang dilakukan oleh SEC memang memancing reaksi dari banyak pihak. Pada Juni lalu, Tyler Winklevoss, pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) crypto exchange Gemini yang juga tengah bergulat dengan SEC, mengatakan bahwa genderang perang terhadap kripto yang ditabuh oleh Senator Elizabeth Warren dan Gary Gensler bakal merugikan Partai Demokrat pada ajang pemilu 2024 mendatang.
Dalam pernyataan terbarunya, Gensler mengatakan secara lugas bahwa dirinya kecewa terhadap putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa penjualan terprogram XRP dan pendistribusian lainnya bukanlah penawaran dan penjualan kontrak investasi.
Meski begitu, untuk penjualan institusional, Ripple disebut melakukan penawaran dan penjualan kontrak investasi XRP tidak terdaftar.
“Meskipun kecewa dengan apa yang dikatakan tentang investor ritel, kami masih melihatnya dan menilai pendapat itu,” jelas Gensler.
- Baca juga: CEO Coinbase: Apakah Bank of America Tutup Rekening yang Bertansaksi dengan Crypto Exchange?
RUU Aset Digital Akan Melemahkan Perlindungan
Secara terpisah, puluhan kelompok yang mengatasnamakan organisasi dari banyak bidang menulis surat ke Komite Layanan Keuangan DPR AS dan Komite Pertanian DPR yang menentang Rancangan Undang-Undang Diskusi Struktur Pasar Aset Digital.
Menurutnya, draf aturan ini akan melemahan perlindungan konsumen dan investor tradisional dan kripto. Selain itu, fungsi pengawasan terhadap produk dan layanan keuangan juga berpotensi menjadi lemah.
“RUU ini akan mengubah cara SEC untuk mengevaluasi pembuatan aturan untuk semua pasar sekuritas dengan menggunakan ‘inovasi’ sebagai kriterianya. Ini adalah pendekatan berbahaya, karena tidak semua inovasi itu baik,” tulisnya.
Berdasarkan pengaduan tersebut, konsumen telah banyak dirugikan karena keruntuhan kripto. Kemudian, belum lagi ditambah dengan hilangnya miliaran dolar AS akibat penipuan dan pencurian.
Mereka mengimbau, alih-alih mengejar proposal yang keliru, langkah terbaik yang bisa dilakukan Kongres untuk melindungi konsumen yang ada di pasar kripto adalah dengan mendukung upaya berkelanjutan regulator untuk menegakkan aturan yang ada.
Sebagai catatan, kerangka aturan aset digital tersebut diperkenalkan pada awal Juni lalu oleh parlemen dari Partai Republik. Dalam draf tersebut digarisbawahi larangan terhadap SEC untuk mencegah sistem perdagangan alternatif dari daftar sekuritas kripto dan meminta SEC melakukan modifikasi aturan agar broker-dealer bisa menjaga aset digital.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
