Lihat lebih banyak

Muncul RUU AS yang Ingin Larang Penggunaan Blockchain Cina dan Perusahaan Induk Tether

3 mins
Diperbarui oleh Lynn Wang
Gabung Komunitas Trading Kami di Telegram

Ringkasan

  • Anggota parlemen AS memperkenalkan RUU baru yang melarang pejabat pemerintah federal berbisnis dengan perusahaan blockchain berbasis di Cina.
  • Selain itu, RUU anyar ini juga secara eksplisit memblokir para pejabat pemerintah AS untuk bertransaksi dengan iFinex, yang notabene adalah perusahaan induk Tether.
  • RUU pelarangan akses ke perusahaan blockchain Cina ini muncul setelah anggota parlemen AS pada awal tahun ini melarang pegawai pemerintah AS menggunakan platform media sosial TikTok.
  • promo

Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) baru yang melarang pejabat pemerintah federal melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan blockchain yang berbasis di Cina dan musuh asing lainnya.

RUU yang diperkenalkan pada hari Rabu (8/11) ini menandai kecurigaan terbaru Negeri Paman Sam terhadap hubungan Cina dalam industri cryptocurrency.

Selain melarang keterlibatan dengan perusahaan Cina, RUU anyar ini juga secara eksplisit memblokir para pejabat pemerintah AS untuk bertransaksi dengan iFinex. Sebagai informasi, iFinex adalah perusahaan induk Tether, yang merupakan penerbit stablecoin terbesar di dunia.

Usulan RUU ini juga melarang pejabat pemerintah AS bertransaksi dengan Spartan Network, Conflux Network, dan Red Date Technology—yang merupakan arsitek di balik proyek blockchain nasional dan mata uang digital bank sentral (CBDC) Cina.

Tidak hanya itu, RUU ini mengarahkan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Direktur Intelijen Nasional AS, untuk mengembangkan rencana mencegah risiko yang ditimbulkan oleh pengembangan teknologi blockchain Cina dan negara-negara asing lainnnya.

Mencegah Cina Punya Backdoor Lewat Blockchain

RUU Menciptakan Akuntabilitas Hukum untuk Inovator dan Teknologi Nakal (CLARITY) akan membuat pejabat pemerintah AS tidak dapat bertransaksi dengan perusahaan blockchain Cina. Tujuannya menghentikan penggunaan blockchain atau jaringan yang mendasari platform perdagangan kripto yang berbasis di Negeri Tirai Bambu.

RUU dibuat untuk memastikan musuh asing tidak memiliki backdoor untuk mengakses intelijen keamanan nasional yang penting dan informasi pribadi AS.

“Dalam dekade berikutnya, setiap orang Amerika Serikat akan memiliki data pribadi dan sensitif yang disimpan menggunakan teknologi blockchain. Sehingga, investasi besar Cina dalam infrastruktur ini menimbulkan masalah keamanan nasional dan privasi data yang sangat besar,” jelas Zach Nunn, salah satu anggota DPR yang mendukung RUU ini.

Dia mendesak pemerintah federal AS menanggapi ancaman ini dengan serius dan mengambil tindakan sekarang dengan respon terkoordinasi untuk mengatasi kerentanan sebelum terlambat. Singkatnya, tujuan RUU ini memastikan pemerintah AS tidak menciptakan risiko keamanan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang dikembangkan oleh musuh asing.

Gambaran Lebih Luas tentang RUU Anti Blockchain Cina

Hal yang patut diperhatikan, tidak satu pun dari pengusul RUU ini merupakan pimpinan DPR atau memegang posisi penting di komite DPR AS.

Adapun anggota parlemen AS lainnya yang lebih senior telah mengajukan sejumlah RUU kripto, yang beberapa di antaranya juga menangani masalah keamanan. Beberapa dari upaya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh komite DPR dan masih dalam proses, sehingga kecil kemungkinannya ada tindakan baru yang akan dilakukan oleh mereka.

Dalam latar belakang yang lebih luas, RUU pelarangan akses ke perusahaan blockchain Cina muncul setelah anggota parlemen AS pada awal tahun ini melarang pegawai pemerintah AS menggunakan platform media sosial berbasis video TikTok.

Dorongan itu muncul setelah mantan karyawan ByteDance, perusahaan induk TikTok, menuduh dalam pengajuan pengadilan awal tahun ini bahwa Partai Komunis Cina menggunakan backdoor rahasia di TikTok untuk memantau lokasi dan pesan aktivis yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2018.

Mundur pada 26 Oktober lalu, terdapat 2 senator DPR AS yang mendesak Departemen Kehakiman (DOJ) AS untuk segera menyelesaikan penyelidikan dan mengambil keputusan mengenai tuntutan pidana terhadap crypto exchange Binance dan Tether mengenai kemungkinan bantuan kepada Hamas, organisasi politik dan militer di Palestina.

Senator Cynthia Lummis dan French Hill, menilai DOJ harus meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan jika Binance dan Tether terbukti memfasilitasi aktivitas terlarang.

Bagaimana pendapat Anda tentang berita kripto selama sepekan ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024
Platform kripto terbaik di Indonesia | Juli 2024

Trusted

Penyangkalan

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

userpic_14-1.jpg
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai adalah seorang jurnalis yang meliput sektor startup, khususnya di Asia Tenggara, dan penggila open source intelligence (OSINT). Dia bersemangat mengikuti berbagai cerita tentang perang, tetapi percaya bahwa medan pertempuran saat ini adalah di dunia kripto.
READ FULL BIO
Disponsori
Disponsori