Pemerintah Cina kini bermaksud mendorong pengembangan non-fungible token (NFT) dan decentralized applications (dApps) seiring upayanya terus menggunakan teknologi blockchain, meski ada larangan terhadap cryptocurrency.
Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina pada hari Selasa (19/12) menerangkan bahwa mereka berencana merumuskan dokumen strategi untuk memperjelas jalur pengembangan Web3.
“Penekanannya akan berada pada bidang-bidang utama, seperti tata kelola dan industri, dengan dorongan untuk eksplorasi model bisnis baru seperti NFT dan dApps, mempercepat aplikasi inovatif, serta pembangunan ekosistem digital untuk Web3.”
Pihak Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Cina menambahkan bahwa mereka berencana meluncurkan uji coba terkait dengan identitas digital terdistribusi untuk mengeksplorasi otentikasi dan manajemen identitas digital Web3.
Ada Kemajuan Adopsi Web3 di Negeri Tirai Bambu
Dorongan terbaru pemerintah Cina terhadap pengembangan Web3 muncul setelah beberapa pemerintah daerah Cina berjanji untuk mengembangkan industri metaverse pada awal tahun ini.
Meski Cina melarang perdagangan kripto pada September 2021, perdagangan NFT yang dikembangkan dalam negeri tetap ada, tetapi masih berada di wilayah abu-abu regulasi.
Pada awal bulan Desember ini, BSN, pengembang blockchain Spartan Network, meluncurkan sistem pengenal terdesentralisasi di tingkat nasional. Tujuannya untuk mendukung lembaga penelitian Kementerian Keamanan Publik Cina.
Pihak BSN mengatakan, “Cina RealDID dipandang sebagai langkah berani dalam perlindungan data pribadi.”
Dengan sistem itu, para pengguna dapat mendaftar atau masuk ke situs web komersial dengan alamat DID dan private key mereka.
“Meskipun ada larangan terhadap cryptocurrency, kemajuan Cina dalam teknologi blockchain patut dicatat, khususnya dalam memelopori Real-Name-Decentralized Identifier ke domain Web3,” ungkap pihak BSN.
Sepanjang bulan September lalu, pemerintah Cina berniat untuk melakukan sinergi renminbi digital (yuan digital / e-CNY), yang merupakan mata uang digital bank sentral (CBDC), ke seluruh platform pembayaran. Selain itu, Cina turut berniat menerbitkan standar aturan bagi metaverse.
Pada awal bulan Agustus lalu, Cina dilaporkan masih menjadi market terbesar crypto exchange Binance.
Ada RUU AS yang Ingin Larang Penggunaan Blockchain Cina
Menariknya pada 8 November lalu, anggota parlemen Amerika Serikat (AS) memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) baru yang melarang pejabat pemerintah federal melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan blockchain yang berbasis di Cina dan musuh asing lainnya.
RUU ini menandai kecurigaan terbaru Negeri Paman Sam terhadap hubungan Cina dalam industri cryptocurrency.
Selain melarang keterlibatan dengan perusahaan Cina, RUU anyar ini juga secara eksplisit memblokir para pejabat pemerintah AS untuk bertransaksi dengan iFinex. Sebagai informasi, iFinex adalah perusahaan induk Tether, yang merupakan penerbit stablecoin terbesar di dunia.
Usulan RUU ini juga melarang pejabat pemerintah AS bertransaksi dengan Spartan Network, Conflux Network, dan Red Date Technology—yang merupakan arsitek di balik proyek blockchain nasional dan CBDC Cina.
Tidak hanya itu, RUU ini mengarahkan Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Direktur Intelijen Nasional AS, untuk mengembangkan rencana demi mencegah risiko yang ditimbulkan oleh pengembangan teknologi blockchain Cina dan negara-negara asing lainnya.
Larangan bertransaksi dengan perusahaan blockchain Cina bertujuan untuk menghentikan penggunaan jaringan yang mendasari platform perdagangan kripto yang berbasis di Negeri Tirai Bambu. Selain itu, tujuan RUU ini demi memastikan musuh asing tidak memiliki backdoor untuk mengakses data penting dan informasi pribadi di AS.
“Dalam dekade berikutnya, setiap orang AS akan memiliki data pribadi dan sensitif yang disimpan menggunakan teknologi blockchain. Sehingga, investasi besar Cina dalam infrastruktur ini menimbulkan masalah keamanan nasional dan privasi data yang sangat besar,” jelas Zach Nunn, salah satu anggota DPR yang mendukung RUU ini.
Bagaimana pendapat Anda tentang niatan pemerintah Cina untuk mendukung pengembangan NFT dan dApps? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
